BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Manusia tidak lepas dengan linkungan hidupnya begitu pula
dengan lingkungan/ekologi pemerintahan ini merupakan bagian terpenting dari
sebuah kehidupan karena menentukan kualitas maupun kuantitas pemerintah itu
sendiri dalam menjalankan pemerintahan maka dibentuk lembaga-lembaga pemerintah
dewasa ini kita sering melihat secara nyata, lembaga pemerintahan seperti
legislatife, eksekutif, dan yudikatif terpengaruh budaya daerah asal
masing masing daerah begitu pula budaya melekat dalam setiap jiwa para
aparatur pemerintah yang secara tidak langsung mempengaruhi kinerja serta
karakter aparatur dalam menjalankan pemerintahan.
Warisan sistem pemerintahan sentralistik Pola pikir yang
terbentuk sebagai akibat pengalaman selama ini dengan sistem pemerintahan dan
pembangunan yang sentralistik, lemahnya pengawasan, ketidaktanggapan dalam
mengubah pendekatan dan strategi pembangunan, serta ketidak selarasan
antara kebijakan dan pelaksanaan pada berbagai bidang pembangunan dan terjadinya
krisis ekonomi telah menyebabkan melemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam
melaksanakan tugas secara otonom, tidak terdesentralisasinya kegiatan
pelayanan masyarakat, ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah, dan
ketidak berdayaan masyarakat dalam proses perubahan sosial bagi peningkatan
kesejahteraan di berbagai daerah. Dalam konteks Indonesia, dengan tidak
mengesampingkan faktor ketida kadilan, geopolitik, dan etnisitas, tampak
kecenderungan mengidentifikasi gerakan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa
perbedaan agama,budaya turut mendorong ketegangan politik, bahkan dapat memicu
separatisme.
Sedangkan Budaya merupakan konsep yang meliputi banyak hal
(luas). Hal tersebut termasuk segala sesuatu dari pengaruh proses pemikiran
individu dan perilakunya. Ketika budaya tidak menentukan sifat dasar dari
frekuensi pada dorongan biologis seperti lapar atau seks, hal tersebut
berpengaruh jika, kapan, dan bagaimana dorongan ini akan memberi kepuasan.
Budaya adalah hal yang diperoleh. Ia nya tidak dimasukkan
mewarisi respon dan kecenderungan. Bagaimanapun, semenjak perilaku manusia dari
perilaku. Kerumitan dari masyarakat modern merupakan kesungguhan dimana budaya
jarang memberikan ketentuan yang terperinci atas perilaku yang tepat. Budaya
terutama dijalankan oleh keadaan yang batasannya cukup bebas pada perilaku
individu dan oleh pengaruh fungsinya dari institusi seperti keluarga dan media
masa. Kemudian, budaya memberikan kerangka dalam yang mana individu dan rumah
tanga gaya hidup menyusun. Batasan dimana perangkat budaya dalam perilaku
disebut norma, yang merupakan aturan sederhana dimana menentukan atau melarang
beberapa perilaku dalam situasi yang spesifik. Norma dijalankan dari nilai
budaya. Dimana nilai budaya adalah kepercayaan yang dipertahankan dimana
menguatkan apa yang diinginkan. Pelanggaran dari norma budaya berakhir dengan
sangsi yang merupakan hukuman dari pencelaan sosial yang ringan untuk dibuang
dari kelompok.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat
dirumuskan masalah yaitu :
1. Apa
yang dimaksud dengan ekologi?
2. Bagaimana
perkembangan Ekologi Pemerintahan?
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Ekologi
Ekologi (ecology) berasal dari kata gerik oikos
(rumah) dan logos (pengetahuan).[1]
Ekologi merupakan cabang dari Biologi. Secara leksikografi ekologi
didefinisikan sebagai cabang biologi berurusan dengan hubungan-hubungan antara
organisme dan lingkungan merekaSecara sosiologi ekologi didefinisikan sebagai
cabang sosiologi berkaitan dengan jarak dan saling ketergantungan orang dan
lembaga. Ekologi Pemerintahan dapat difenisikan sebagai cabang ilmu
pemerintahan yang mempelajari pengaruh lingkungan ruang dan waktu terhadap
pemerintahan, baik sebagaimana adanya (das sein) maupun sebagaimana diharapkan
(das sollen).
1.
Asas interpedensi merupakan
ketergantungan antara satu aspek dengan aspek lainnya
2.
Asas perubahan berbunyi bahwa
segala sesuatu itu akan mengalami perubahan atau lingkungan dinamis.
3.
Asas evolusi bahwa segala sesuatu
perubahan terjadi secara bertahap, tidak ada perubahan yang bersifat meloncat.
Ada proses – proses yang mendahuluinya namun tidak nampak.
Ada 5 hal yang akan pengaruhi bekerjanya system dalam ekologi pemerintah:
1. Kondisi adalah keadaan penduduk (keadaan
ekonomi, social, budaya):
a.
Dalam Indonesia yang sangat
heterogen/multiteknik dibutuhkan suatu pemerintahan.
b.
Fenomena sosiologis,banyak
dimensi yang bisa menjadi asumsi, pemerintahan desentralistik,krn heteroginitas
masyarakat kita,integrasinya lemah, ingin memisahkan diri masyarakatnya,rentang
kendali pemerintah sangat jauh
2.
Struktur social
a.
Solidaritas mekanis ; yang masih
banyak persamaan – persamaan kerja di dalam masyarakat ; pedesaan
b.
Solidaritas organis ; sudah
muncul perbedaan – perbedaan masyarakat secara banyak ; perkotaan, masyarakat ;
polarisasi pekerjaan sangat banyak
3.
Sistem ekonomi di dalam suatu Negara
a.
System ekonomi pancasila,
patrilinearlistrik pertimbangan keluarga, lebih di utamakan = nepotisme
b.
Sisem penyelengaraan ekonomi
dalam suatu Negara
· Daya beli masyarakat
· Income masyarakat
· Peredaran uang
· Potensi sumber daya alam
4. Ideologi
a.
Fungsi ideology dalam masyarakat
:
·
Fungsi integarasi = mempunyai
kekuatan untuk menyatukan perbedaan dalam masyarakat, harus mampu dimana,m
disadari
·
Fungsi sebagai penataan tujuan
bersama
·
Fungsi sebagai patron nilai yang
mengatur kehidupan social masyarakat
5. Sistem politik
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Pengertian Ekologi
Ekologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu “Oikos” yang artinya rumah
atau tempat tinggal, atau dengan kata lain lingkungan tempat
organisme-organisme tinggal.[3]
Sedangkan “Logos” yang artinya ilmu. Pertama kali diperkenalkan oleh Ernest
Haeckel dari Jerman pada tahun 1896. Secara harfiah ekologi adalah ilmu tentang
mahkluk hidup dalam rumahnya, atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang
rumah tangga mahluk hidup.
Perbedaan Ekologi dan Lingkungan yaitu :
-
Persoalan Lingkungan =
“pemikiran manusia untuk memperbaiki agar udara dan air yang terkena polusi
diubah menjadi udara dan air yang segar, dan sehat untuk kepentingan sendiri.
-
Persoalan Ekologi = “pemikiran
manusia yang semakin luas dan mendalam tentang bagaimana upaya melestarikan
danau, mencegah efek insektisida terhadap berbagai spesies binatang, mencegah
masuknya pencemaran terhadap sumber air minum, mencegah perubahan iklim
terhadap produksi dan perubahan habitat.
3.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah
Setelah
diberlakukannya Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
maka menurut pasal 1 ayat (2) dan (3), yaitu :
(2)
Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi
seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaiman dalam Undang -Undang Dasar Republik Indonesia Taahun 1945.
(3) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Pemerintah daerah
terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Sebagai pimpinan penyelenggara
Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan DPRD, dalam menjalankan
tugas dan kewajibannya, Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Adapun
kewajiban Kepala Daerah menurut Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
dilakukan pada pasal 22 :
a.
Melindungi
masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b.
Meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat
c.
Mengembangkan
kehidupan demokrasi
d.
Mewujudkan
keadilan pemerataan
e.
Meningkatkan
pelayanan dasar pendidikan.
f.
Menyediakan
fasilitas pelayanan kesehatan
g.
Menyediakan
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
h.
Mengembangkan
sistem jaminan sosial.
i.
Menyusun
perencanaan dan tata ruang daerah
j.
Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
k.
Melestarikan lingkungan hidup
l.
Mengelola administrasi kependudukan.
m.
Melestarikan nilai sosial budaya.
n.
Membentuk dan menerapkan peraturan perundang – undangan
sesuai dengan kewenagannya.
Pengetahuan
lingkungan fisik dapat memberikan penjelasan perkembangan dan pengaruh hubungan
lingkungan dengan kehidupan manusia,serta sebaliknya pengaruh kehidupan manusia
terhadap lingkungan,baik yang bersifat langsung maupun sifatnya yang tidak
langsung.
1.
Lingkungan
fisik dapat digolongkan ke dalam 3 lingkungan fisik yaitu lingkungan geografis,
sumber daya alam dan sumber adaya penduduk atau manusia.
2.
Pengaruh
lingkungan geografis terhadap kehidupan bernegara dapat dikelompokkan atas 7
dimensi pengaruh lingkungan negara dan pemerintahan, yaitu letak negara dalam
rotasi bola dunia, bentuk daratan, bentuk air kesuburan tanah dan mineral,
iklim, bentuk-bentuk fisik perbatasan negara dan besar kecilnya wilayah negara.
3.
Sumber
daya alam ialah bagi potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam yang dapat
diubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia. Kekayaan alam
ialah bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia. Kekayaan alam ialah
berbagai jenis tumbuhan, hewan dan berbagai material dalam kandungan bumi, baik
berupa benda cair maupun benda padat yang dapat memberi manfaat kepada manusia
yang memilikinya.
4.
Manusia
(penduduk) sebagai komunitas yang mendiami bagian-bagian bumi sebagaimana
makhluk hidup lainnya merupakan salah satu faktor lingkungan fisik. Manusia
(penduduk) tidak saja sebagai tujuan tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat
dimanfaatkan untuk kehidupan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, di samping
manusia (penduduk) sebagai titik pusat atau tujuan dari lingkungannya, dia
adalah unsur lingkungan salah satu spesies faktor animal dan juga adalah faktor
ekonomi.
3.1.3 Lingkungan Sosial Pemerintahan
1. Lingkungan sosial pemerintahan
ialah semua aspek kehidupan manusia sebagai homo sosial, sebagai homo
politicon, homo economic dan homo sapiens di dalam kehidupan bernegara. Semua
aspek kehidupan tersebut tidak merupakan unsur yang berdiri sendiri yang lepas
dari unsur-unsur lain.Perubahan terhadap unsur yang satu akan berpengaruh
terhadap unsurunsur yang lain, hubungan-hubungan tersebut dengan lingkungan
alam sekitarnya semakin hari semakin mendapat perhatian dalam mempelajari
kehidupan bernegara dan pemerintahannya.
2. Ideologi
adalah pola dasar tentang cita-cita yang sifatnya praktis untuk mencapai tujuan
suatu kelompok organisasi dalam kehidupan bernegara meliputi bidang sosial,
politik, ekonomi dan lain-lain.Bentuk ekstrim dari suatu ideologi ialah bila
sifatnya memaksa untuk dijadikan cara hidup yang menggariskan apa yang tidak
sejalan dengan ideologinya harus dianggap sebagai penyakit atau musuh.Pada
umumnya cara-cara yang ditempuh ideologist untuk menciptakan ideologinya
dilakukan melalui 3 cara yaitu :
b. Ideologi dirumuskan atau diciptakan
dari hasil pengalaman kelompok atau bangsa yang bersangkutan,
c. Dari pemikiran filosofis, merumuskan
ideologi bangsanya dari berbagai pemikiran filosofis atau atas dasar
ajaran-ajaran agama yang ada.
3. Sosial budaya sebagai bagian dari unsur
lingkungan sosial pemerintahan dapat dibagi atas kebudayaan yang sifatnya
nonmaterial dan yang sifatnya material. Kebudayaan yang sifatnya nonmaterial
antara lain bahasa,nilai, norma, pengetahuan, pengertian-pengertian dasar yang
dihayati oleh masyarakat, dan lain-lain. Sedangkan kebudayaan yang sifatnya
material atau fisik ialah benda yang dihasilkan masyarakat dalam menyesuaikan
diri dengan lingkungan, misal: benda yang dihasilkan masyarakat dalam
menyesuaikan diri dengan lingkungan, misal:peralatan, jalan raya, rumah,
irigasi, mainan, dan lain-lain.
4. Sosial politik mengandung pengertian
yang luas dan sangat fleksibel,sehingga belum ada definisi yang dapat diterima
semua pihak. Oleh karena itu yang penting bukan definisinya tetapi pengertian
tentang kekuasaan negara, bagaimana terbentuknya kekuasaan negara itu,bagaimana
sistem yang baik, bagaimana pembangunan kekuasaan dalam kelembagaan, bagaimana
sistem yang baik, bagaimana pembagian kekuasaan dalam kelembagaan, bagaimana
administrasinya, apa tujuan dan untuk kepentingan siapa, bagaimana negara itu
menentukan kebijaksanaan dan tugas nasional, bagaimana hubungan warga dengan
kepala negara, bagaimana negara mengatur hubungan kekuasaan pemerintah dengan
perseorangan, kelompok dan parpol, bagaimana negara membela warga dan
kepentingan negara dari gangguan yang datang dari dalam dan dari luar,
bagaimana negara mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan warganya dan lain-lain.
5. Lembaga perekonomian dikatakan sebagai
keseluruhan struktur kemasyarakatan, karena lembaga ini menghubungkan setiap
orang dalam kehidupan ekonomi, baik dalam proses produksi maupun dalam proses
distribusi barang dan jasa.
6. Keamanan sosial mencakup dimensi sangat
luas yang tidak terpisahkan dari masalah ketertiban dan pertahanan. Keamanan
sosial meliputi pengertian perseorangan, kelompok, masyarakat dan semua
aspeknya.Gangguan terhadap keamanan sosial dapat bersifat material dan
immaterial, dapat datang dari dalam maupun dari luar. Dalam perkembangan dewasa
ini keamanan sosial dapat dibedakan antara pertahanan keamanan yang berupa
gangguan terhadap kepentingan nasional yang timbul dari dalam maupun dari luar
dengan ketertiban sosial menyangkut gangguan terhadap kepentingan warga baik
secara individual maupun secara kelompok.
3.2 Ekologi Pemerintahan
Pada tahun 1950 – an muncul istilah ekologi
administrasi, sedangkan istilah ekologi pemerintahan itu sendiri barulah
dikenal pada tahun 1980 – an.
Ekologi pemerintahan merupakan suatu disiplin ilmu / cabang ilmu pemerintahan yang mempelajari adanya suatu proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normative secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga – lembaga Negara, masyarakat, lingkungan fisik dan lingkungan social dimana pemerintahan itu berada, baik secara vertical maupun horizontal.
Ekologi pemerintahan merupakan suatu disiplin ilmu / cabang ilmu pemerintahan yang mempelajari adanya suatu proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normative secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga – lembaga Negara, masyarakat, lingkungan fisik dan lingkungan social dimana pemerintahan itu berada, baik secara vertical maupun horizontal.
Ekologi pemerintahan dibagi atas dua lingkungan, yakni lingkungan fisik
(tri gatra) dan lingkungan social (panca gatra).
Lingkungan fisik pemerintahan dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok,
antara lain :
1. Lingkungan geografis
Lingkungan geografis dapat member pengaruh terhadap
kehidupan fisikdan kehidupan kejiwaan manusia karena didalamnya selalu terdapat
adapatasi, misalnya penyesuaian bentuk tubuh, cara hidup dan bentuk bermukim
serta berkelompok, penyebaran dan penyesuaian budaya serta seni, caraberpikir
dan mempertahankan diri, dll.
Pengaruh lingkungan geografis terhadap kehidupan
Negara dapat dibagi menjadi tujuh aspek, yaitu :
a. Letak Negara dalam rotasi bola dunia
b. Bentuk daratan
c. Bentuk air
d. Kesuburan tanah dan mineral
e. Iklim
f. Bentuk – bentuk fisik
pebatasan Negara
g. Ukuran wilayah negara
2. Sumber daya dan kekayaan alam
Sejak awal kehiduppan manusia selalau berhubungan
dengan sumber daya alam. Hubungan ini berjalan secara terus menerus dalam
proses yang saling mempengaruhi dengan melakukan berbagai adaptasi.
a.
Sumber daya alam adalah berbagai
potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan
atau energy untuk kepentingan hidup manusia.
b.
Kekayaan alam pada dasarnya juga
termasuk dalam SDA, namun secara spesifikasi berarti berbagai jenis tumbuhan,
hewan, dan berbagai material kandungan bumi ( cair maupun padat) yang dapat
bermanfaat kepada manusia dan bangsa yang memilikinya.
3. Penduduk
a.
Penduduk sebagai lingkungan fisik
harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya.
b.
Penduduk sebagai factor ekonomi,
manusia disebut sebagai factor produksi.
Lingkungan social pemerintahan, terdiri atas :
1. Ideologi[4]
Ideologi merupakan salah satu hal yang digolongkan
ke dalam lingkungan social pemerintahan. Ideologi dalam sautu Negara tentu
member pengaruh yang sangat besar terhadap corak kehidupan pemerintahan suatu
Negara. Sebagai contoh system pemerintahan di Indonesia yang sangat mendapat
pengaruh dari ideologi Pancasila yang dianut dan diterapkan didalamnya. Dengan
Pancasila yang menjadi ideology yang dianut dan berlaku diseluruh wilayah
Indonesia, maka seluruh aktivitas pemerintahan yang berlaku pun bertumpu pada
Pancasila yang menjadi dasar Negara. Sejumlah kebijakan dan pelaksanaannya pun
tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai yang diakui dan dijunjung tinggi
didalamnya. Tentu corak pemerintahan yang berlaku di Indonesia yang
berlandaskan ideologi Pancasila berbeda dengan corak pemerintahan yang berlaku
di Amerika yang menganut system Liberal, serta di China yang lebih ke Sosialis
– Komunis.
2. Politik[5]
Pemerintahan dan politik adalah dua hal yang sangat
erat kaitannya, sehingga pembedaannya terkadang sulit dilakukan. Demikian pula
dalam hal ini, dapat dipastikan bahwa system politik yang dianut oleh suatu
Negara tentu sangat mempengaruh aktivitas lingkungan pemerintahan didalamnya.
Kita lihat saja system perpolitikan di Indonesia yang menganut system
kepartaian dengan multipartai. Kehadiran partai – partai yang semakin menjamur
saat ini tentu mengambil pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan pemerintahan
yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan kemudian selalu lahir dari pertarungan
pertentangan kepentingan antar parpol yang ada,. Sehingga parpol yang kemudian
“menang” dalam pertarungan tersebut dapat mengambil pengaruh yang paling besar
dalam pengeluaran kebijakan dan mendapat kesempatan yang sebesar - besarnya
untuk mengakomodasi kepentingan parpol yang memboncenginya.
3. Sosial Budaya
Social budaya juga termasuk dalam lingkungan social
pemerintahan yang paling besar memberikan impact bagi kehidupan pemerintahan.
Kondisi budaya suatu Negara kemudian akan sangat nampak dari corak
pemerintahannya. Misalnya saja di Indonesia, dengan social budaya yang
multikulural akibat dari kondisi geografis yang terpisah – pisah berbentuk
kepulauan sangat berpengaruh pada bentuk Negaranya, yakni Negara kesatuan. Kemudian
dengan masyarakat yang plural mengenai agama, semuanya sangat berpengaruh pada
iklim pemerintahannya yang menjunjung tinggi sikap toleransi yang kemudian
memunculkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Lebih jauh lagi pengaruh
kemajemukan budaya tersebut dalam kehidupan pemerintahan kita, yaitu dengan
penerapan system pemerintahan daerah yang otonom, dengan harapan masing -
masing daerah dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Dengan
penerapan asas desentralisasi tersebut, diharapkan seluruh daerah memiliki daya
saing tinggi yang sifatnya sehat untuk terus menggali potensinya agar lebih
maju, namun tetap dalam kerangka NKRI.
4. Ekonomi
Sisi ekonomi dan sisi ekologi pemerintahan,
merupakan dua ujung tali yang saling tarik menarik antarbagian yang satu dengan
bagian yang lainnya. Kadangkala pemfokusan perhatian pada kebijakan pemerintah
mengenai peningkatan taraf ekonomi suatu Negara menyebabkan kehidupan
ekologisnya terlupakan. Padahal hal yang mungkin tidak diingat bahwa betapapun
kemajuan suatu Negara dalam bidang ekonominya, tentu tidak ada nilainya jika
sisi ekologinya rusak akibat eksploitasi besar – besaran dilakukan. Misalnya
saja di Indonesia, akibat system pemerintahan yang otonom pada tiap daerah
menyebabkan lahirnya bermacam – macam masalah terkait ekologi yang apabila
dianalisis lebih dalam masalah tersebut ternyata berangkat dari ekonomi.
Bagaimana PAD tiap daerah kemudian dijadikan “ajang parsaingan” bagi daerah –
daerah, sehingga tak ayal pengerukan kekayaan daerah dilakukan sebagaimana
mungkin asalkan PAD nya tinggi. Hal tersebut tentu sangat miris kedengarannya,
dan lebih miris lagi pada saat kabar bencana yang terjadi disejumlah daerah itu
terjadi. Kemudian, muncul pula masalah lain dalam bidang yang serupa, kondisi /
jumlah penduduk yang sangat besar yang tidak ditunjang dengan kebijakan berupa
penyediaan lapangan kerja,sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran dan
kriminalitas, sementara sebagian besar aparat pemerintahnya sibuk melakukan
korupsi “berjamaah”. Semua ini berangkat dari kebijakan ekonomi yang tidak
seimbang, yang dimana kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
tidak bersifat holistic pertimbangannya dalam melihat potensi dan masalah –
masalah lain yang mungkin atau telah hadir selain masalah ekonomi yang terus
menerus menjadi focus nya.
Maka dalam hal ini, tentu sangat dibutuhkan
kejelian pemerintah dalam mencari solusi atas masalah – masalah ekonomi yang
berskala kenegaraan di atas agar dapat teratasi dengan bijak.
5. Hankam ( pertahanan dan keamanan)
Bidang hankam merupakan bidang yang tak bisa
dinafikan bahwa memiliki pengaruh yang cukup besar bagi iklim pemerintahan
kita. Salah satu syarat suatu Negara dapat dikatakan Negara apabila memiliki
wilayah. Hal ini kemudian tentu menjadi perhatian oleh pemerintah untuk
memperkuat pertahanan keamanan untuk menjaga kedulatan negaranya. Apabila kita
tarik konsep ideal tersebut pada kondisi Indonesia kekinian, maka dapat kita
lihat kesenjangan – kesenjangan bidang hankam Indonesia. Dengan kondisi ekologis
yang terpisah pulau antar pulau oleh perairan, maka seharusnya kebijakan
pemerintahan terkait hankam tersebut lebih mendapat perhatian lagi. Sementara
pada saat ini, masalah klaim mengklaim wilayah masih saja terjadi sebagai
cerminan masih sangat kurangnya perhatian pemerintah terkait masalah tersebut.
Suatu pernyataan Aristoteles menyatakan bahwa
“ketika suatu system pemerintahan yang diterapkan disuatu Negara berbeda dengan
system yang sama, maka hasilnya tidak akan mutlak sama, hal tersebut dikarenakan
ada factor lain yang mempengaruhi, misalnya factor kondisi geografis”.
Adapun prinsip dasar ekologi pemerintahan,
antaralain :
2.
Setiap masalah akan menimbulkan
suatu stimulus negative yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat
menghancurkan / menganggu eksistensi manusia.
3.
Perlunya tindakan adaptasi
menyeluruh dan mengarah pada suatu perbaikan ekosistem agar menjadi lebih
stabil dan harmonis, serta bebas dari ancaman stimulus negative yang sama untuk
masa yang akan datang.
4.
Apabila tindakan adaptasiyang
dilakukan merupakan suatu stimulus negative yang baru bagi organisme lain, maka
segala usaha harus mendahulukan kepentingan populasi manusia dibandingkan
populasi lainnya.
5.
Tindakan adaptasi apapun yang
dilakukan harus berorientasi pada pemikiran untuk kemanfaatan yang sebesar
mungkin bagi kepentingan eksistensi manusia (asas kemanfaatan).
Penerapan ekologi secara analogis dalam bidang pemerintahan, yakni dapat
dilihat pada :
1.
Ekosistem
Pada dasarnya adalah dinamika
ekologi meliputi gelombang kehidupan, energy, kelahiran, pertumbuhan, kematian
perkembangan, kehancuran dalam hubungan yang saling mempengaruhi
2.
Suksesi
Yaitu adanya kehidupan setelah
adanya kematian suatu spesies.
3.
Habitat
Adalah suatu ruang atau wilayah
dimana terdapat suatu kehidupan tumbuhan atau binatang. Dalam habitat ini
terjalin suatu hubungan unsure-unsur lingkungan yang rumit.
4.
Perubahanenergy
Organisme hidup dapat bergerak
dan berjalan karena adanya perubahan energy dari dan ke lingkungan mereka.
Energy tersebut dapat dirubah sesuai dengan kepentigannya.
5.
Saling hubungan antar organisme
Beberapa pola hubungan:
a.
Bersifat netral: pengaruh suatu
organisme yang selalu sama terhadap organisme lainnya.
b.
Bersifat kompetitif: hubungan
yang saling memperebutkan untuk keperluan masing-masing kehidupan organisme
c.
Bersifat mutualisme (yang satu
memerlukan yang lain)
Dimensi pemerintahan dapat dikaji berdasarkan salah
satu teori dari Aristoteles, yaitu teori organisme. Yang menyatakan bahwa
Negara atau pemerintahan itu adalah kodrat dan merupakan satu organisme yang
mempunyai kehidupan tersendiri.
Aristoteles menyatakan bahwa Negara adalah suatu
masyarakat paguyuban yang paling tinggi di atas masyarakat paguyuban yang
lainnya. Negara bersifat kodrat dan memiliki semua sifat organisme yang
terdapat pada makhluk hidup.
Aristoteles juga mnyatakan bahwa bernegaralah yang
membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya.
Penyesuaian dalam dimensi pemerintahan,antaralain:
1.
Dari teori organisme, gerak dan
cara bergerak pemerintahan itu merupakan proses upaya penyesuaian dalam
beberapa hal,yaitu :
a.
Penyesuaian dalam kedaulatan
dengan pencapaian tujuan dalam kehidupan bernegara.
b.
Penyesuaian dengan lingkungannya,
baik factor – factor internal maupun eksternal.
2.
Upaya mencari keseimbangan
hubungan yang terbaik, antara lain:
a.
Kelompok masyarakat dengan
kelompok yang lain
b.
Kelompok dengan individu
c.
Individu dengan individu
d.
Warga dengan SDA yang tersedia
e.
Hubungan warga Negara
perseorangan dan secara bersama dengan lingkungan social budaya dan lingkungan
alam sekitar.
3.3 Teori Organisme dan Lingkungan
Pemerintahan adalah satu system dari gerak semua fungsi yang ada di satu
masyarakat Negara yang mempunyai wilayah tertentu yang digunakan sebagai alat
kekuasaan untuk mencapai tujuan meliputi bidang-bidang kejasmanian dan
kerohanian. Fungsi-fungsi tersebut sangat banyak dan selalu berkembang dalam
proses penyesuaian dengan lingkungannya.
Kehidupan bernegara sebagai kehidupan organism dalam upaya mencapai
tujuannya mempunyai alat kelembagaan dengan fungsi sendiri-sendiri mendukung
kehidupan Negara seutuhnya.
Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari
lingkungannya. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial.
Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum,
menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan.
Pengertian lingkungan adalah tempat dimana mahluk
hidup tinggal dimana/ segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang
memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung.
Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Jika kalian
berada di sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, bapak ibu
guru serta karyawan, dan semua orang yang ada di sekolah, juga berbagai jenis
tumbuhan yang ada di kebun sekolah serta hewan-hewan yang ada di sekitarnya.
Adapun lingkungan abiotik berupa udara,
meja kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang
ada di sekitar.
Seringkali lingkungan
yang terdiri dari sesama manusia disebut juga sebagai lingkungan sosial.
Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya
dalam membentuk kepribadian seseorang.
Secara khusus, kita
sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu
yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi.
Adapun berdasarkan UU No. 23 Tahun
1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan
makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Unsur-unsur
lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1. Unsur Hayati (Biotik)
Unsur hayati
(biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti
manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Jika kalian berada di kebun sekolah, maka lingkungan hayatinya didominasi oleh tumbuhan.
Tetapi jika berada di dalam kelas, maka lingkungan hayati yang dominan adalah
teman-teman atau sesama manusia.
2. Unsur Sosial Budaya
Unsur sosial budaya,
yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem
nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat
adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota
masyarakat.
3. Unsur Fisik (Abiotik)
Unsur fisik
(abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda
tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim,
dan lain-lain. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi
kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Bayangkan, apa yang terjadi jika
air tak ada lagi di muka bumi atau udara
yang dipenuhi asap? Tentu saja kehidupan di muka bumi tidak akan berlangsung
secara wajar. Akan terjadi bencana kekeringan, banyak hewan dan tumbuhan mati,
perubahan musim yang tidak teratur, munculnya berbagai penyakit, dan lain-lain.
3.4
Lingkungan Sosial Pemerintahan dan
korupsi
Perkembangan ekonomi
dunia diawali dengan ekonomi klasik yang digagas oleh Adam Smith pada abad
ke-18 dengan karyanya Wealth of Nations. Doktrin utama dalam ekonomi klasik
adalah adanya invisible handsebagai pengatur pola distribusi sumber daya
sehingga peran pemerintah tidak diperlukan, bahkan dianggap akan mengganggu.
Mekanisme pasar berdasarkan hukum supply dan demand menjadi penggerak ekonomi.
Dalam kondisi yang demikian pelaku ekonomi akan berupaya untuk mendapatkan
keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil mungkin. Dengan
terjadinya depresi besar dalam tahun 1930-an, ekonomi klasik dianggap gagal
dengan ditandai ketidakmampuan pasar untuk menciptakan keseimbangan. Oleh
karena itu kemudian JM Keynes mengajukan konsep baru yang dikenal dengan
neoklasik.Konsep ini menekankan bahwa di-butuhkan intervensi pemerintah dalam
distribusi sumber daya mengingat pasar tidak mampu menciptakan keseimbangan.
Dengan perkembangan
teknologi dan meningkatnya kebutuhan manusia,ekonomi berlanjut pada tahapan
ekonomi sumber daya alam (SDA). Eksplorasi dan eksploitasi SDA dilakukan secara
besar-besaran. Dampak dari gaya ekonomi inilah yang sekarang dirasakan oleh
dunia.Terjadi perubahan iklim (climate change)yang sangat membahayakan
kehidupan di muka bumi. Es yang mencair, tenggelamnya beberapa pulau, banyaknya
bencana alam, serta munculnya berbagai penyakit baru adalah awal dari derita
yang akan dialami oleh peradaban umat manusia apabila hal ini tidak segera
diatasi.Kerusakan lingkungan global yang melampaui batas-batas generasi
menunjukkan manusia mengabaikan pemahamannya sendiri bahwa dunia ini sebenarnya
terbatas (tragedy of the commons).
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Pemerintahan adalah satu system dari gerak semua fungsi yang ada di satu
masyarakat Negara yang mempunyai wilayah tertentu yang digunakan sebagai alat
kekuasaan untuk mencapai tujuan meliputi bidang-bidang kejasmanian dan
kerohanian. Fungsi-fungsi tersebut sangat banyak dan selalu berkembang dalam
proses penyesuaian dengan lingkungannya.
Pengetahuan
lingkungan fisik dapat memberikan penjelasan perkembangan dan pengaruh hubungan
lingkungan dengan kehidupan manusia,serta sebaliknya pengaruh kehidupan manusia
terhadap lingkungan,baik yang bersifat langsung maupun sifatnya yang tidak
langsung.
1. Lingkungan fisik dapat digolongkan ke
dalam 3 lingkungan fisik yaitu lingkungan geografis, sumber daya alam dan
sumber adaya penduduk atau manusia.
2. Pengaruh lingkungan geografis terhadap
kehidupan bernegara dapat dikelompokkan atas 7 dimensi pengaruh lingkungan
negara dan pemerintahan, yaitu letak negara dalam rotasi bola dunia, bentuk
daratan, bentuk air kesuburan tanah dan mineral, iklim, bentuk-bentuk fisik
perbatasan negara dan besar kecilnya wilayah negara.
3. Sumber daya alam ialah bagi potensi
yang terdapat di dalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan atau
energi untuk kepentingan hidup manusia. Kekayaan alam ialah bahan atau energi
untuk kepentingan hidup manusia. Kekayaan alam ialah berbagai jenis tumbuhan,
hewan dan berbagai material dalam kandungan bumi, baik berupa benda cair maupun
benda padat yang dapat memberi manfaat kepada manusia yang memilikinya.
4. Manusia (penduduk) sebagai komunitas
yang mendiami bagian-bagian bumi sebagaimana makhluk hidup lainnya merupakan
salah satu faktor lingkungan fisik.
DAFTAR PUSTAKA
Baidhawy,
Zakiyuddin. 2005. Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural. Jakarta:
Penerbit Erlangga.
Lubis,
Ridwan. 2005. Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di
Indonesia. Departemen Agama RI.
Soekanto,
Soerjono. 1994. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo
Persada. Cetakan kedelapan.
Soekanto,
Soerjono. 1993. Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat.
Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cetakan kedua.
Koentjoroningrat,
Pengantar antropologi I.
[1]
http://sadamusman.blogspot.com/2013/02/ekologi-pemerintahan-konsep-pemerintahan.html
[2]
muhtaufiqazis.blogspot.com/2011/07/makalah-ekologi-pmerintahan.html
[3] http://sadamusman.blogspot.com/2013/02/ekologi-pemerintahan-konsep-pemerintahan.html
[4] http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi
[5] http://id.wikipedia.org/wiki/Politik
Posts
No comments:
Post a Comment