BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Dalam GBHN telah dijelaskan bahwa
pembangunan pertanian diarahkan pada berkembangnya pertanian yang
maju, efisien, dan tangguh. Pengertian maju, efisien dan tangguh dalam ekonomi
pertanian mencakup konsep mikro dan makro yaitu untuk sektor pertanian sendiri
maupun hubungannya dengan sektor-sektor lain di luar sektor pertanian.
Selanjutnya pembangunan pertanian
bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan taraf hidup
petani, peternak dan nelayan, memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan
berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor.
Sementara pembangunan pedesaan
merupakan usaha terpadu dan saling menunjang dengan sektor-sektor pertanian,
pembangunan daerah dan transmigrasi. Untuk mengembangkan ekonomi pedesaan ke
arah pemerataan hasil-hasil pembangunan, perlu lebih ditingkatkan usaha
memperbaiki penghasilan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti
buruh tani, petani penggarap, petani berlahan sempit, peternak, nelayan,
pengrajin dan lain-lain.
Kebijakan yang memberikan kesempatan
lebih besar kepada usaha golongan ekonomi lemah di pedesaan seperti usaha
kecil, sektor informal, dan tradisional untuk meningkatkan usahanya, perlu
dilakukan dengan memberikan kepastian usaha, memperkuat modal, serta upaya
memperoleh pemodal yang sesuai dengan profesi usaha. Upaya ke arah pengenalan
sektor-sektor strategis sesuai dengan potensi wilayah desa merupakan upaya
untuk memperluas lapangan kerja dan usaha masyarakat guna mengembangkan ekonomi
pedesaan.
Perguruan tinggi dituntut
peran-sertanya dalam pembangunan pertanian dan pedesaan Indonesia. Untuk
mewujudkan hal tersebut, perlu diciptakan kesesuaian pengembangan ilmu
pengetauhan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, yaitu untuk
membantu mereka mengenali dan memecahkan masalah yang sering dihadapi,
memberikan motivasi atau dorongan dan menyampaikan inovasi-inovasi agar
masyarakat desa lebih mampu melaksanakan pembangunan pertanian dengan baik
sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasilnya. Langkah-langkah seperti ini
perlu dimasukkan dalam pertimbangan membuat ciri khas sebuah perguruan tinggi.
Dalam rangka itu perguruan tinggi harus lebih banyak mengerahkan sumber dayanya
bagi penelitian dan pengabdian khususnya untuk penyuluhan-penyuluhan pertanian.
1.2
Perumusan Masalah
Berdasarkan hal-hal di atas, makalah
ini berupaya untuk mengkaji permasalahan yang muncul dari peranan perguruan
tinggi dalam pengembangan ekonomi pedesaan.
Berikut
hal-hal yang akan dikaji:
- Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi pedesaan di Indonesia
- Sejauh mana peranan perguruan tinggi dalam pengembangan ekonomi pedesaan di Indonesia
1.3 Tujuan
Berdasarkan perumusan masalah
tersebut, ada beberapa hal yang ingin dicapai diantaranya yaitu:
- Mengetauhi hal-hal yang menjadi masalah dan tantangan dalam pengembangan ekonomi pedesaan
- Mengetauhi peranan perguruan tinggi dalam pengembangan ekonomi pedesaan
1.4
Manfaat
Melalui makalah ini, ada beberapa hal yang dapat
digunakan ke depannya oleh para pembaca dan masyarakat umum, yakni:
- Dapat menjadi referensi bagi mereka yang akan melakukan pengamatan ataupun penelitian dengan topik yang berkaitan
- Memberikan informasi dan pemahaman kepada para pembaca dan masyarakat umum tentang peranan perguruan tinggi dalam pembangunan ekonomi pedesaan
- Menambah khasanah pengetauhan tentang kaitannya perguruan tinggi dengan pengembangan ekonomi di pedesaan.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
Masalah dan Tantangan Ekonomi Pedesaan di Indonesia
Banyak masalah yang dihadapi ekonomi
pedesaan Indonesia belakangan ini. Selain masalah, ekonomi pedesaan Indonesia
dihadapkan dengan berbagai tantangan yang datang dari dalam negeri maupun luar
negeri. Hal-hal tersebut yang nantinya dapat menghambat berkembangnya ekonomi
pedesaan di Indonesia.
2.1.1 Pertumbuhan sektor-sektor Ekonomi Pedesaan
Akibat adanya penurunan dana
pembangunan yang diberikan pemerintah memberikan dampak yang cukup besar pada
pertumbuhan sektor pertanian Karena perluasan lahan serta pembangunan prasarana
pertanian, seperti irigasi, akses jalan, dan pelabuhan menjadi berkurang.
Meskipun diketauhi banyak peluang
untuk mempertahankan pertumbuhan yang cukup tinggi tanpa penggunaan modal yang
besar, yakni penggunaan bibit unggul, namun rendahnya tingkat pengetauhan
petani, kurangnya penyuluhan, sulitnya pengadaan bibit unggul, dan lemahnya
motivasi petani untuk bekerja lebih luas serta sedikitnya memanfaatkan
peluang yang ada, menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi tersebut.
Pengaruh pasar dunia menjadi salah
satu faktor penting terhadap pertumbuhan komoditi ekspor seperti karet, kopi,
minyak kelapa sawit, teh, tembakau, dan lain-lain. Naik-turun harga
sering terjadi dalam komoditas ekspor ini. Selain pengaruh dari ekonomi
dunia, seprti resesi, maka pengaruh iklim, hama penyakit dan teknologi produksi
yang berbeda antar Negara, hal-hal tersebut cukup mempengaruhi permintaan
terhadap komoditi pertanian Indonesia.
Meskipun peningkatan produksi
melalui perluasan lahan telah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia, namun
penyebaran penduduk yang tidak merata mempersulit hal ini. Kemudian
peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian atau penngkatan
produktivitas masih diharapkan untuk mempercepat pertumbuhan, tetapi dalam hal
ini kendala yang dihadapi masih cukup banyak seperti terlihat dalam
Bimas/Insus/Supra Insus pada tanaman padi dan tanaman lainnya.
2.1.2 Pengadaan Lapangan Kerja di Pedesaan
Dengan terbatasnya kemampuan sektor
industri dan sektor ekonomi serta sektor-sektor lainnya di perkotaan yang
menyediakan lapangan pekerjaan, maka hal tersebut menjadi beban sektor-sektor
ekonomi di pedesaan untuk menampung penambahan angkatan kerja di pedesaan. Hal
ini lebih jelas terlihat dari angka-angka elastisitas kesempatan kerja untuk sektor
industri 0,4; bangunan 0,62; pengangkutan 0,642; jasa 0,512 yang tidak jauh
berbeda dengan elastisitas kesempatan kerja pertanian sebesar 0,447.
Di pulau Jawa dan daerah padat
penduduk telah terlihat dari perbandingan antara lahan yang tersedia dengan jumlah
penduduk yang menurun drastis dan sebagian penduduk sudah kehilangan lahan
pertaniannya dan menjadi buruh tani. Tanpa adanya peningkatan produktivitas
lahan, maka produktivitas tenaga kerja juga ikut menurun, bahkan dapat menjadi
nol, sehingga terjadi pengangguran tak kentara. Akibatnya yang juga sangat
penting adalah penurunan tingkat upah pekerja (buruh tani) sehingga memperburuk
kondisi distribusi pendapatan (Faisal Kasriyono & Joseph F Stepanik-1985)
2.1.3 Dampak negatif Perpindahan Penduduk dari Desa ke
Kota
Urbanisasi atau perpindahan penduduk
dari desa ke kota dapat memberikan dampak yang positif karena akan mengurangi
jumlah penduduk dan penggunaan lahan. Namun urbanisasi juga memberikan dampak
negatif, di beberapa wilayah bahwasanya penduduk yang pindah adalah penduduk
yang memiliki kepandaian dan berpendidikan tinggi. Sementara yang tinggal di
desa hanyalah orang-orang tua, penduduk yang kurang pandai dan berpendidikan
rendah. Akibatnya kurangnya tenaga-tenaga muda pembangun desa dan kurang dinamisnya
pembangunan desa. Bahkan ada beberapa desa yang menjadi statis dan atau
bergerak mundur perkembangannya dan hanya mengharapkan bantuan atau subsidi
dari pemerintah dan sanak keluarganya di kota.
2.1.4 Perkembangan Teknologi Tepat Guna
Dalam mengembangkan teknologi dalam
bidang pertanian adalah lebih sulit karena teknologi yang dihasilkan haruslah
bersifat lokal atau disesuaikan dengan daerah masing-masing. Masalah
pengembangan teknologi ini merupakan kendala dalam pengembangan pertanian dalam
artian luas karena kemampuan balai-balai penelitian pertanian untuk
menghasilkan teknologi yang sesuai dan dalam jumlah yang banyak masih sangat
terbatas. Di pihak lain, kemampuan balai-balai penelitian dan tenaga-tenaga
peneliti di dalamnya masih minim karena penelitian itu sendiri tidak menjadi
prioritas utama dalam pendanaannya dan pengembangannya.
2.1.5 Permodalan dan Pengembangan Prasarana Desa
Kegiatan produksi dan penanaman
modal pada masyarakat pedesaan ditentukan oleh keluarganya secara bersama-sama.Sebagian
besar usaha pertanian adalah usah yang padat modal dan membutuhkan modal yang
cukup besar. Namun kenyataannya pihak perbankan swasta sulit untuk memberikan
modal atau kredit kepada para petani untuk mengembangkan usaha-usaha pertanian
mereka.
Di pihak lain pemerintah pun
memberikan bantuan modal atau kredit apalagi dengan syarat yang lunak atau
merupakan subsidi, adalah terbatas dibandingkan dengan kebutuhan. Pemerintah
pun harus menyalurkan bantuan modal ke pedesaan dalam bentuk perbaikan sarana dan
prasarana seperti jalan, saluran irigasi, sekolah atau puskesmas. Namun
kenyataannya dalam prioritas pengembangan pedesaan masih di bawah prioritas
pengembangan perkotaan. Hal tersebut disebabkan karena suara dan kekuasaan
politik penduduk pedesaan kalah kuat dibanding penduduk perkotaan.
Belakangan ini sudah terlihat
masuknya modal orang kota atau pengusaha swasta yang menginvestasikan modalnya
pada usaha-usaha pertanian di pedesaan. Namun hal ini baru terjadi di beberapa
daerah pedesaan yang sarana prasarananya cukup bagus dan usaha-usaha yang
dipandang akan mendapatkan keuntungan yang besar. Di lain pihak dengan masuknya
pengusaha swasta akan menghambat peluang masyarakat setempat untuk maju karena
sumber-sumber produksi seperti lahan, tambak, dan kebun sudah dikuasai orang
kota.
2.1.6 Pelestarian dan Pengembangan Sumber Daya Alam
Akibat ketidakberdayaan masyarakat
desa atau kesalahan sistem penguasaan lahan yang tidak sesuai, tidak selalu
menjamin pelestarian sumber daya alam berjalan dengan baik oleh masyarakat
pedesaan.
Sistim perladangan berpindah-pindah
masih cukup banyak di Indonesia sekitar 12 juta hektar dan hal tersebut
banyak merusak lahan dengan membakar hutan yang sering terjadi karena
kurangnya kesadaran masyarakat yang kurang akan fungsi hutan. Sejalan dengan
rusaknya hutan, maka sumber daya air mengalami kekeringan dan sering
menimbulkan banjir.
Usaha pelestarian dan pengembangan
sumber daya alam seperti reboisasi, penghijauan, reklamasi rawa dan pembuatan
tunas-tunas memerlukan biaya yang besar serta dibutuhkan kerja sama antara
masyarakat setempat dengan pemerintah terkait. Mungkin banyak pihak yang belum
menyadari pentingnya hal ini meskipun sudah mendesak sekalipun.
2.1.7 Pemilikan Lahan dan Sumber Daya Produksi
Di daerah yang padat penduduk,
tekanan terhadap kepemilikan lahan ternyata telah menghasilkan suatu proses
yang semakin mempersulit berkembangnya ekonomi pedesaan. Di satu pihak, banyak
penduduk yang kehilangan lahan dan menjadi buruh tani dengan upah yang semakin
rendah. Namun di lain pihak, para pemilik lahan dan tuan-tuan tanah
(jika ada) semakin menikmati hasil sewa yang semakin besar. Seperti yang
dikemukakan oleh Hayani dan Kikuchi, hal ini akan menimbulkan stratifikasi di
antara para petani atas kepemilikan lahan dan dapat menjurus kepada polarisasi
lahan.
Tabel 1
Keadaan Penggunaan Tanah di Indonesia Tahun 1980
No
|
Penggunaan Tanah
|
Luas (ha)
|
% dari luas daratan
|
1
|
Tanah
untuk bangunan dan pekarangan
|
4.543.416
|
2,39
|
2
|
Tegalan
dan kebun
|
6.410.801
|
3,37
|
3
|
Perkebunan
|
6.866.792
|
3,61
|
4
|
Sawah
(beririgasi)
|
7.058.950
|
3,71
|
5
|
Ladang/huma
|
2.481.331
|
1,30
|
6
|
Padang
rumput/penggembalaan
|
2.861.008
|
1,50
|
7
|
Tanah
tanaman kayu-kayuan
|
8.502.184
|
4,47
|
8
|
Hutan
(negara dan lain-lain)
|
113.077.000
|
59,51
|
9
|
Rawa-rawa
(tidak ditanami)
|
6.379.012
|
3,35
|
10
|
Tambak
|
226.570
|
0,01
|
11
|
Kolam/tebat/empang
|
224.596
|
0,01
|
12
|
Tanah yang
sementara tidak diusahakan
|
8.127.220
|
4,27
|
13
|
Lain-lain
|
18.106.677
|
9,53
|
14
|
Lain-lain
tidak terdaftar
|
5.134.450
|
2,71
|
Jumlah
|
190.000.000
|
100,00
|
Sumber:
Statistik
Indonesia, 1983
Pemilikan lahan perkapita petani
kecil rata-rata adalah 0,2 ha, dan luas lahan yang dikuasai petani kecil
rata-rata 0,31 ha. Di pihak lain lahan yang dimiliki dan dikuasai petani besar
adalah rata-rata 1,66 ha dan 1,68 ha. Pemilikan lahan dan sumber daya produksi
yang timpang selain akan menyebabkan masalah sosial dan politik, hal tersebut
juga akan merugikan pengembangan ekonomi pedesaan, antara lain penurunan
produktivitas lahan dan alokasi dana input yang tidak maksimal pada setiap
cabang usaha pertanian.
2.1.8 Perdagangan Hasil-hasil Produksi Pedesaan
Meskipun sudah banyak didirikan KUD
di pedesaan yang mandiri dan mampu menjadi lembaga pemasaran yang efektif dan
efisien namun masih jarang ditemui. Masalah yang dialami KUD cukup
rumit, karena selain ditentukan oleh kemampuan memotivasi masyarakat desa, juga
dipengaruhi struktur pasar dan kebijakan pengembangan KUD.
Selain banyak kelemahan yang ada di
tubuh KUD sendiri, lembaga-lembaga pemasaran lain terutama yang bergerak di
bidang ekspor, masih memiliki kelemahan sehingga menjadi kendala dalam
pengembangan kegiatan produksi.
2.2 Peranan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan
Ekonomi Pedesaan
Mengingat banyaknya masalah dan
tantangan yang dihadapi dan di lain pihak besarnya potensi ekonomi pedesaan Indonesia,
maka pembinaan dalam bidang penelitian, pendidikan/penyuluhan, dan perencanan
mutlak harus dilakukan. Melihat terbatasnya kemampuan pemerintah dalam
menyediakan banyak dan luasnya pembinaan yang dibutuhkan, bantuan perguruan
tinggi sangat mutlak dibutuhkan untuk membantu suksesnya pengembangan
pembangunan pertanian di Indonesia.
Agar potensi pengembangan ekonomi
pedesaan dapat dikembangkan sebesar-besarnya maka perguruan tinggi memiliki
peranan yang sangat besar dalam tiga bidang, yakni bidang penelitian,
pendidikan/penyuluhan, dan perencanaan. Dalam hal yang khusus dan terbatas,
perguruan tinggi juga dapat berperan dalam pelaksanaan program pembangunan.
(1) Peranan dalam Bidang Penelitian
(a)
Penelitian bidang teknologi pertanian (budidaya tanaman,
budidaya hutan, budidaya ternak, budidaya perikanan, pemuliaan tanaman, tanah,
hama penyakit, pengelolaan pasca panen, mekanisasi alat-alat pertanian)
(b)
Penelitian biologi dasar dan bioteknologi (genetika,
botani, tissue culture, biokimia, fisiologi)
(c)
Penelitian klimatologi, ekologi, pemanfaatan sinar
surya, pemanfaatan limbah, kerusakan hutan dan sumber daya
(d)
Penelitian manajemen, pemasaran, perkoperasiaan,
kelembagaan desa, pertanahan, perdagangan internasional
(e)
Peneliti teknologi tepat guna untuk industri,
kerajinan dan pembangnan prasarana desa serta pertambangan rakyat
(f)
Penelitian faktor manusia, meliputi kesehatan,
sosiologi, psikologi, pendidikan, antropologi, hokum untuk meningkatkan
produktivitas manusia secara individu dan kelompok, kemampuan bekerja sama dan
memecahakn masalah-masalah yang timbul.
(2) Peranan
dalam Bidang Pendidikan dan Penyuluhan
(a)
Penyuluhan melalui KKN
(b)
Pendidikan pengetauhan dan ketrampilan-ketrampilan
khusus dalam kursus- kursus singkat sampai program Diploma
(c)
Penyuluhan dalam masalah-masalah yang mendesak,
seperti penghijauan, reboisasi, pencegahan perusakan sumber daya alam,
pencegahan eksplosi hama penyakit tanaman, ternak dan ikan
(d)
Penyuluhan dalam program-program khusus yang
dikembangkan oleh suatu universitas sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok.
(3) Peranan
dalam Bidang Perencanaan
(a)
Bekerja sama dengan badan-badan perencanaan(Bappenas,
Bappeda Tk.I, Bappeda Tk.II) dan dinas-dinas Pemerintah dalam perencanaan
nasional, regional, propinsi lokal, dan proyek
(b)
Membuat penelitian khusus untuk memasukkan perencanaan
seperti model ekonomi makro, table input-output, operation research
dan studi kelayakan makro
(c)
Mendidik tenaga-tenaga perencana dengan mengadakan
kursus-kursus singkat
(d)
Membantu membuat program komputer dalam perencanaan.
(4) Peranan
dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Peranan dalam pelaksanaan
pembangunan tidak mutlak diberikan kepada pihak perguruan tinggi, tetapi lebih
banyak dibebankan kepada masyarakat, pengusaha dan Pemerintah, yakni:
(a)
Ikut dalam program-program khusus dengan beberapa
tenaga ahli dari universitas yang diperbantukan secara penuh untuk jangka waktu
tertentu
(b)
Menjadi konsultan dalam proyek-proyek tertentu
(c)
Menangani proyek-proyek yang langsung ditangani
universitas seperti proyek kebun bibit, pengembangan bibit unggul ternak,
pengembangan industri desa, pengembangan KUD, pengembangan pemasaran, dan
pengembangan desa secara terpadu.
BAB III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Untuk memecahkan masalah-masalah
pembangunan pedesaan, pembangunan pertanian dan pembangunan daerah membutuhkan
kerja sama yang saling bersinergi antara ahli-ahli sosial, ahli-ahli budaya dan
teknisi yang tersebar di perguruan-perguruan tinggi. Perguruan-perguruan tinggi
dalam pembangunan ekonomi pedesaan berperan dalam bidang penelitian, pendidikan/penyuluhan
dan perencanaan. Dalam hal-hal tertentu dan terbatas, perguruan tinggi juga
dapat berperan sebagai pelaksana program pembangunan. Karena itu peran
perguruan tinggi dalam pengembangan ekonomi pedesaan dituntut lebih jauh lagi
dari apa yang dimainkan sekarang.
Pembangunan ekonomi pedesaan
merupakan bagian terpenting dari pembangunan pedesaan itu sendiri, karena itu
sektor-sektor ekonomi strategis yang menjanjikan peluang kerja bagi masyarakat
desa perlu ditingkatkan secara terus-menerus. Pengembangan ekonomi pedesaan
masih harus diperjuangkan terus-menerus sehingga pemerataan sosial dapat
terwujud.
3.2
Saran
Makalah ini hanya berdasarkan pada
literatur yang terbatas. Kemudian ditambah dengan sedikit pengetauhan dan
pengalaman penulis sendiri sebagai tambahan literatur, sehingga masih kurang
aktual dan akurat kebenarannya. Dalam pengembangan ekonomi pedesaan tidak hanya
di tekankan pada peran perguruan tinggi saja, namun peran pemerintah,
pengusaha/swasta serta masyarakat mutlak dibutuhkan agar terciptanya kemerataan
sosial-ekonomi di pedesaan Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Kasriyono
Faisal.1984. Proyek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Kasriyono
Faisal, Stepanik Joseph F. 1985. Dinamika Pembangunan Pedesaan. Jakarta:
PT. Gramedia.
Sumodiningrat
Gunawan. 1987. Prospek Petani Kecil dalam Prospek Pedesaan. Yoyakarta:
P3PK UGM.
Yujiro
Hayani, Masao Kikuchi. 1987. Dilemma Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi
terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
No comments:
Post a Comment