PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PESTA DEMOKRASI DI KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT(Studi Pada Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2016 di Kecamatan Nanga Pinoh)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk kurang lebih 200 juta jiwa. Berbagai macam suku, agama, kebudayaan, adat istiadat, dan ras hidup berdampingan dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, atas perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA).

Berdasarkan peraturan di atas maka di susunlah RPJMD yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Melawi tahun 2005 – 2025 kemudian Rencana Kinerja (RENJA) kabupaten Melawi dapat dilihat dari visi dan misi kabupaten Melawi sebagai berikut :

VISI

Visi Kabupaten Melawi adalah Terwujudnya masyarakat melawi yang cerdas, dinamis, aman, adil sejahtera, dan berkepribadian.

Dan dari visi tersebut di susunlah 7 misi sebagai berikut :

MISI

1. Meningkatkan kepribadian, Pekerti dan Kesalehan Masyarakat dengan memasukkan pendidikan budi pekerti pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan dan kesehatan serta adanya jaminan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dan menengah terutama bagi masyarakat kurang mampu.
3. Mengembangkan tata kelola Pemerintahan dan Pembangunan dengan melakukan reformasi birokrasi, transparansi serta Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang merata dinikmati oleh seluruh wilayah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Melawi.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara cepat, tepat dan murah.
5. Memperlancar mobilitas barang dan jasa serta memperkecil kesenjangan antara kecamatan dengan cara mendorong percepatan pembangun infra-struktur strategis baik fisik maupun non fisik.
6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan pertambangan yang menjamin perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.
7. Menekan angka kemiskinan dan pengangguran melalui skema pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan mempermudah akses dana bagi masyarakat miskin.

Semua visi dan misi tersebut di laksanakan oleh SKPD. Kemudian semua SKPD tersebut disusun berdasarkan dan berlandaskan pada:

-      PERDA Kabupaten Melawi : Nomor 1 Tahun 2011 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Melawi.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di tetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian sebagai petunjuk oprasional di tetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut tentang teknis penyelenggaraan pemerintah desa yang didalamnya mengatur juga tentang proses pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa erat kaitannya dengan hak dan kewajiban warga Negara untuk memilih dan dipilih sebagai cerminan dari asas demokrasi.Sebagai landasan untuk pemilihan Kepala Desa adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,antara lain disebutkan bahwa:

a.    Desa memiliki hak asal dan usul tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b.    Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia,Desa telah berkembang dalam dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat,maju,mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,makmur, dan sejahtera.

c.    Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan Undang-Undang.

d.    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa.

Dalam praktek demokrasi langsung seperti pemilihan Kepala Desa yang titik berat adalah proses pemilihan yang harus memperhatikan tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar calon, partisipasi dan kebebasan. Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, yaitu cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon Kepala Desa. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para calon kepala desa.

Berdasarkan pertimbangan tiga aspek dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, pemilihan kepala desa akan terselenggara praktek demokrasi langsung melalui lembaga penyelenggara, proses dan jalannya pemilihan yang transparan serta bermanfaat nyata bagi masyarakat desa. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemilihan kepala desa akan sukses, jika tiga aspek penting dalam proses pemilihan tersebut menjadi acuan.Pemilihan kepala desa dimaksudkan untuk membentuk dan menyusun  pemerintahan desa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1):

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hakt radisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan partisipasi dan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa. Pelaksanaan pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan dan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat  merupakan keharusan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, namun demikian  kurangnya partisipasi pemilih yang sesungguhnya menjadi gejala umum dalam pemilihan kepala desa di banyak daerah. Sampai saat ini belum diketahui apa yang menyebabkan seorang pemilih untuk tidak tidak menggunakan hak pilihnya. Rendahnya partisipasi pemilih di Indonesia hingga saat ini masih didasarkan pada asumsi dan belum didasarkan pada hasil penelitian yang akuntabel. Pengamat dan penyelenggara pemilu memang  kerap melontarkan pendapat tentang penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih,  tetapi berbagai penjelasan itu didasarkan pada pengamatan dan bukan berdasarkan hasil penelitian. Pemahaman mereka tentang demokrasi pada umumnya adalah masyarakat dapat ikut menentukan siapa yang memimpin mereka melalui pemilu (Pilkades), namun hal lain yang diungkapkan adalah adanya penilaian bahwa tidak ada calon kepala desa yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik, dengan kalimat lain dapat dinyatakan bahwa ketidakhadiran mereka dalam Pilkades bukan disebabkan karena sistem Pilkades yang tidak demokratis

Tidak dapat dipungkiri rendahnya partisipasi masyarakat menjadi fenomena nasional, sehingga memperbaikinya memerlukan keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk menangani masalah ini setiap wilayah maupun periode pemilihan kepala desa selalu ditemukan keunikannya masingmasing, secara umum pemilihan kepala desa sangat kental akan kedekatan emosi karena pemilih mengenal betul orangorang yang mencalonkan diri menjadi kepala desa, juga didukung adanya hubungan kekerabatan, dan persaingan yang tajam antar tim sukses calon kepala desa.

Pemilihan Kepala (PILKADES) yang sempat tertunda pada tahun 2014 sampai dengan 2015 karena bertepatan pada pemilihan Legislatif (PILEG) dan Pemilihan Presiden (PILPRES), kemudian Pemerintah Kabupaten Melawi mengacu pada Undang-Undang Nomor  6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  43 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, akhirnya melaksanakan Pilkades serentak pada tahun 2016 yang seharusnya di adakan pada tahun 2015.

Berikut adalah info yang beredar di media  Mengenai Penundaan Pemilihan Kepala Desa dan juga penyerahan Surat Keputusan Pejabat kepala desa oleh Camat Nanga Pinoh kepada pejabat Kepala Desa Tanjung sari dan Tembawang Panjang sebagai pejabat sementara untuk mengisi kekosongan Kepala Desa tersebut,

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,MELAWI - Sebanyak 25 Desa di sejumlah Kecamatan Kabupaten Melawi terpaksa harus menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (kades) sejak tahun 2014 lalu. Hal ini menyusul adanya PP 43 UU nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa.

“Kalau sesuai jadwal harusnya ada 25 desa yang melaksanakan pilkades, namun karena masih menunggu peraturan mentri maka ditunda pelaksanannya, jadi untuk sementara ini 25 desa diisi oleh Penjabat,” kata kepala BPMPD Kesbangpolinmas Melawi, Junaidi Senin (12/1/2015).

Junaidi mengungkapkan, pejabat tersebut ditunjuk oleh camat setempat.Mereka bisa berasal dari kades lama, PNS atau tokoh masyarakat yang dianggap layak, nanti usulan tersebut disampaikan kepada BPMPD untuk mendapat persetujuan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MELAWI - Camat Nanga Pinoh, Aimolnija telah menyerahkan SK secara resmi kepada dua penjabat kades di Desa Tanjung Sari dan Desa Tembawang Panjang.SK tersebut berlaku sampai kades definitif hasil pilkades terpilih.

"SK-nya sudah saya serahkan pada Jumat lalu, di kantor desa masing-masing, untuk penjabat kades Tanjung Sari Daryono sedangkan kades Tembawang Panjang Esy Jukianti," kata Aimolnija Senin (23/2/2015).

Kedua penjabat kades tersebut merupakan PNS aktif di wilayah Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, yang kini menjabat sebagai sekdes.Penujukan penjabat kades ini dilakukan lantaran dua kades di desa tersebut sudah habis masa jabatannya.

"Dari 17 desa yang ada di Nanga Pinoh hanya dua kades yang belum melakukan pilkades, karena adanya aturan dari pusat, rencananya akan dilaksanakan pilkades secara serentak, namun belum tahu kapan kepastiannya kita berharap secepatnya," katanya.

Aimolnija menjelaskan, untuk persiapan pilkades, BPMPD Melawi telah menyiapkan draf raperda, nantinya draf tersebut akan diserahkan kepada bupati kemudian diusulkan untuk dibahas dan ditetapkan menjadi perda.

"Kita berharap pembahasannya segera selesai, dan Juni nanti pilkades sudah bisa dilaksanakan," katanya.

Sebagaimana diketahui, ada 25 Desa di Kabupaten Melawi terpaksa harus menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (kades) sejak tahun 2014 lalu.Hal ini menyusul adanya PP 43 UU nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa.

"Kalau sesuai jadwal harusnya ada 25 desa yang melaksanakan pilkades, namun karena masih menunggu peraturan mentri maka ditunda pelaksanannya, jadi untuk sementara ini 25 desa diisi oleh Penjabat," kata kepala BPMPD Kesbangpolinmas Melawi, Junaidi.

Junaidi mengungkapkan, pejabat tersebut ditunjuk oleh camat setempat.Mereka bisa berasal dari kades lama, PNS atau tokoh masyarakat yang dianggap layak, nanti usulan tersebut disampaikan kepada BPMPD untuk mendapat persetujuan.

Desa merupakan pelaksanaan otonomi yang nyata dan bersifat asli, jauh sebelum dari semaraknya pesta demokrasi secara langsung yang baru dimulai satu dekade terakhir, sebenarnya Indonesia sudah menerapkan Demokrasi secara langsung jauh sebelum dari Amandemennya UUD 1945 maupun disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa, dan Kepala Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah, ataupun pemerintah daerah untuk melaksanaakan urusan pemerintah tertentu.

Secara historis pemilihan Kepala Desa telah berjalan lama dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik partisipasi masyarakat dalam demokratisasi di tingkat desa. Pemilihan Kepala Desa juga merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan Kepala Desa. Untuk mendapatkan jabatan Kepala Desa tersebut, dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri dalam pemilihan Kepala Desa. Mengingat fungsi aparatur desa yang sangat menentukan maka calon kepala desa yang terpilih seharusnya bukan saja yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan, akan tetapi disamping memenuhi syarat yang cukup dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat juga mampu menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi.

Peran serta seluruh masyarakat dalam mensukseskan pemilihan kepala desa menjadi sangat penting bila ditinjau dari beberapa aspek, seperti keamanan, ketertiban, penggunaan hak suara, masukan bagi pemerintah, dan keterlibatan langsung dalam proses Pilkades. Sejalan dengan otonomi daerah dimana pengembangan demokrasi dan partisipasi publik tidak lepas dari proses politik. Hal ini mendorong proses demokrasi menuju kearah yang lebih positif dan figur yang terpilih dapat lebih mendekati sesuai dengan harapan masyarakat.

Dewasa ini jika membicarakan tentang Pemilihan maupun Pemilihan Kepala Desa tidak luput juga kita membicarakan tentang Pemilih Pemula,berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.  Bahwa pemilih pemula adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih didaerah pemilihan.

Kita ketahui bahwa tiap tahunnya jumlah partisipasi pemilih selalu bervariasi dari tahun ke tahun baik meningkat menurun maupun dalam kondisi tetap, hal ini dipengaruhi oleh jumlah pemilih pemula yang baru tiap tahunnya. Pendidikan politik yang masih rendah adalah masalah yang perlu diperhatikan, tidak jarang para pemilih pemula kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga diarahkan kedalam praktek kampanye terselubung untuk mendukung calon-calon tertentu karena sangat rawan didekati oleh materi, ketidaktahuan pada politik praktis, pilihan yang bersifat jangka pendek. Dalam situasi dan kondisi dimana faktor lingkungan ikut mempengaruhi peran dan eksistensi pemilih pemula sebagai generasi muda yang berpotensi untuk memberikan pengaruh terhadap tingkat partisipasi didalam pemilihan.

Indonesia merupakan negara yang majemuk, terdapat beberapa budaya, bahasa dan ras yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Masyarakat menganggap pemilihan kepala desa merupakan hal yang biasa saja, ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah. Kemudian, selain partisipasi politik yang menjadi faktor penghambat dari pemilihan kepala desa, masih lemahnya pendataan yang dilakukan oleh panitia pemilihan dalam menentukan masyarakat desa yang dapat memilih.

Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Melawi yang menjadi calon kepala desa lebih didominasi oleh seorang tokoh agama dan pengusaha, masih sedikit sekali yang berasal dari kalangan cendikia yang memiliki latar pendidikan tinggi.

Berikut adalah daftar tabel nama-nama desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan barat tahun 2016 :

Tabel 1.1

DAFTAR DESA YANG AKAN MELAKSANAKAN PILKADES SERENTAK

SE - KABUPATEN MELAWI TAHUN 2016

                                                                                                                                        

NO	DESA	KECAMATAN	NAMA		MASA JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
1	TEMBAWANG PANJANG	NANGA PINOH		ESI JULIAWATI	01/02/2015 s.d 31/12/2015	PJ. Kepala Desa
2	TANJUNG SARI			DARYONO	01/02/2015 s.d 31/12/2015	PJ. Kepala Desa
3	MERAH ARAI	PINOH UTARA		MARTINUS PATON	21/10/2010 s.d 20/10/2016	Kepala Desa
4	MANDING			RANDAI	28/10/2010 s.d 27/10/2016	Kepala Desa
5	TEKELAK			ALHAMIDI	14/04/2015 s.d 31/12/2015	PJ. Kepala Desa
6	BALAI AGAS	BELIMBING		M. SALEH	20/01/2014 s.d 31/12/2015	PJ. Kepala Desa
7	TEKABAN			ABANG BUNAN	30/11/2009 s.d 29/11/2015	Kepala Desa
8	BATU BUIL			EDIANTO	03/08/2015 s.d 31/12/2015	PJ. Kepala Desa
9	UPIT			S A L E H	20/01/2014 s.d 31/12/2015	PJ. Kepala Desa
10	SEPANTONAK			RUDI	01/06/2015 s.d 31/12/2015	Plt. Kepala Desa
11	BATU NANTA			SERAMAN	30/11/2009 s.d 29/11/2015	Kepala Desa
12	BELONSAT			SUPINUS ENTENG	30/11/2009 s.d 29/11/2015	Kepala Desa
13	NUSA KENYIKAP			FK. JIBAH	20/07/2010 s.d 19/07/2016	Kepala Desa
14	NANGA KEBERAK	BELIMBING HULU		SUYONO	23/03/2015 s.d 31/12/2015	PJ Kepala Desa
15	NANGA TIKAN			YOHANES	08/12/2010 s.d 07/12/2016	Kepala Desa
16	NANGA SAYAN	SAYAN		S U K R I	29/12/2010 s.d 28/12/2016	Kepala Desa
17	BORA			A. EPENDI	04/02/2015 s.d 31/12/2015	PJ. Kepala Desa
18	PEKAWAI			JAER	14/08/2015 s.d 31/12/2015	PJ. Kepala Desa
19	LANDAU SADAK			ANDI REAS. L	14/08/2015 s.d 31/12/2015	PJ. Kepala Desa
20	KERANGAN PURUN			SUPWANDI	29/12/2010 s.d 28/12/2016	Kepala Desa
21	MADYA RAYA			DEDI JULIANUS. AC	13/02/2010 s.d 12/02/2016	Kepala Desa
22	TANJUNG BERINGIN RAYA			SUPRIYADI	04/06/2015 s.d 04/11/2015	PJ. Kepala Desa
23	PELITA KENAYA			AMUS	04/06/2015 s.d 04/11/2015	PJ. Kepala Desa
1	2	3	4		5	6
24	MARIS PERMAI	TANAH PINOH		JULIAN RAMADANA	04/06/2015 s.d 04/11/2015	PJ. Kepala Desa
25	KERANJIK			M. RUM	04/06/2015 s.d 04/11/2015	PJ. Kepala Desa
26	SUKA MAJU			SAFARHAN	04/06/2015 s.d 04/11/2015	PJ. Kepala Desa
27	MADONG RAYA			ANURUDIN	30 /12/ 2009 s.d  31/12/2015	Kepala Desa
28	TANJUNG GUNUNG			ARMANSYAH	04/06/2015 s.d 04/11/2015	PJ. Kepala Desa
29	BATA LUAR			HIJRAN NUR	04/06/2015 s.d 04/11/2015	PJ. Kepala Desa
30	BINA JAYA			KORNELIUS	04/06/2015 s.d 04/11/2015	PJ. Kepala Desa
31	LOKA JAYA			Drs. ISHAK	04/06/2015 s.d 04/11/2015	PJ.Kepala Desa
32	ULAK MUID	TANAH PINOH BARAT		HUSNI	01/07/2015 s.d 31/12/2015	PJ. Kepala Desa
33	BUKIT RAYA			ROMSYAH	04/01/2010 s.d 03/01/2016	Kepala Desa
34	HARAPAN JAYA			M. KADRI	01/07/2010 s.d 30/06/2016	Kepala Desa
35	GANJANG			CRISTANTO	01/07/2015 s.d 31/12/2015	PJ Kepala Desa
36	NANGA KEMPANGAI	ELLA HILIR		J A H A R I	31/08/2015 s.d 31/12/2015	PJ. Kepala Desa
37	ELLA HILIR			BUDIONO	28/11/2011 s.d 27/12/2016	Kepala Desa
38	JABAI			HASAN JAMBUNG	28/11/2011 s.d 27/12/2016	Kepala Desa
39	NANGA MELONA	MENUKUNG		YONATAN	27/07/2010 s.d 27/07/2016	Kepala Desa
40	SIYAI			MARKUS ATENG	01/07/2010 s.d 01/07/2016	Kepala Desa
41	LAMAN MUMBUNG			ADRIANUS LILI	23/11/2009 s.d 23/11/2015	Kepala Desa
42	NANGA LIBAS	SOKAN		EDY SYAFUTRA, S.Sos	16/01/2015 s.d 31/12/2015	PJ. Kepala Desa
43	PENYENGKUANG			MASRIANSYAH	22/12/2014 s.d 31/12/2015	PJ. Kepala Desa
44	TELUK PONGKAL			BUJANG, S.Sos	06/04/2015 s.d 31/12/2015	PJ. Kepala Desa
45	SEPAKAT			IMIN	02/01/2015 s.d 31/12/2015	PJ. Kepala Desa

Sumber : BPMPD,KESBANGPOL Kabupaten Melawi Tahun 2015

Keterangan    

:Desa yang akan di teliti oleh Penulis

Kemudian sesuai fokus yang saya ambil yaitu berkaitan dengan pemilih pemula maka saya berencana mengambil sampel pada pemilih pemula yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan yang ada di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi  pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Data Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Nanga Pinoh

Kabupaten Melawi tahun 2015

No	Nama	Alamat	Status	Jumlah siswa
1	MAS BAITULMAL PANCASILA	Jl. Juang Nanga Pinoh Km. 1	Swasta	540
2	SMA KRISTEN EKKLESIA NANGA PINOH	JL. M. SAAD NANGA PINOH	Swasta	676
3	SMA MUHAMMADIYAH	JL. KOTA BARU KM 2	Swasta	278
4	SMA NEGERI 1 NANGA PINOH	Jl. KOTA BARU KM 1	Negeri	556
5	SMA PERMATA KASIH NANGA PINOH	Jl. Padat Karya Dusun Kuala Belian	Swasta	154
6	SMA PGRI NANGA PINOH	JL. KOTA BARU KM.1 Nanga Pinoh	Swasta	237
7	SMA SANTA MARIA	Jl. Patikrama Nanga Pinoh	Swasta	160
8	SMA SINAR KASIH NANGA PINOH	Jl. Patikrama Nanga Pinoh	Swasta	131

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tahun 2015

Dari data tabel 1.2 yaitu tabel yang berisi data dari Sekolah Menengah Atas yang ada di Kecamatan Nanga Pinoh yang saya gunakan sebagai sumber informasi berkaitan dengan pemilih pemula.

Tabel 1.3

Data Sekolah Menengah Kejuruan  di Kecamatan Nanga Pinoh

Kabupaten Melawi tahun 2015

No	Nama	Alamat	Status	Jumlah Siswa
1	SMK BELIAN PERMAI NANGA PINOH	Jl. Padat Karya Desa Paal	Swasta	225
2	SMK BINA KUSUMA	Jl. Pendidikan KM.1 Nanga Pinoh	Swasta	526
3	SMK NEGERI 1 NANGA PINOH	Jl. Propinisi KM.1 Nanga Pinoh	Negeri	354
4	SMK NUSANTARA	Jl. Patikrama Nanga Pinoh	Swasta	120

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tahun 2015

Dari data tabel 1.3 yaitu tabel yang berisi data dari Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di Kecamatan Nanga Pinoh yang saya gunakan juga sebagai sumber informasi berkaitan dengan pemilih pemula.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba mengamati bentuk-bentuk partisipasi pemilih pemula dan juga faktor-faktor baik yang mendukung maupun yang menghambat partisipasi pemilih pemula dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dengan judul”PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PESTA DEMOKRASI DI  KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT(Studi Pada Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2016 di Kecamatan Nanga Pinoh)”.