PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang Laporan Akhir

Pembangunan merupakan suatu upaya sadar yang di lakukan pemerintah dalam rangka untuk menciptakan suatu perubahan pada suatu kondisi awal yang kurang baik menjadi lebih baik lagi, yang pada akhirnya di harapkan dapat membuahkan kesejahteraan bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana daerah diberikan hak dan kewenangan yang seluas – luasnya untuk mengatur dan mengururs sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah otonom, dimaksudkan agar terwujudnya pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, maka pemerintah membentuk Daerah Otonom Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008 dibentuklah Kabupaten Pulau Morotai sebagai pemekaran dari kabupaten Halmahera Utara. Diresmikan Oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mayor Jenderal Mardiyanto) pada tanggal 29 oktober 2008. Kabupaten Pulau Morotai merupakan daerah otonom termuda di Provinsi Maluku Utara.

Sesudah Pemekaran Kabupaten Pulau Morotai telah menetapkan visi pembangunan Kabupaten Pulau Morotai untuk menjadi salah satu kawasan perekonomian strategis regional dan gerbang bangsa di rim pasifik. Secara tegas, dalam pemerintah kabupaten telah menyatakan orientasi pembangunan daerah yang berdasarkan pada pembangunan daerah yang berdasarkan pada pembangunan berbasis sumber daya pesisir, laut dan pulau kecil yang bertaraf internasional (RUTRW Kabupaten Pulau Morotai 2010-2030).

Untuk melaksanakan visi tersebut, ditetapkan misi kabupaten morotai sebagai berikut;

1.    Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel;

2.    Menciptakan tatanan sosial politik daerah harmonis dan demokratis;

3.    Membangun infrastruktur wilayah yang handal;

4.    Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

5.    Mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi daerah;

6.    Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal, lestari dan berkelanjutan.

Pendekatan, konsepsi dan visi pembangunan Kabupaten Pulau Morotai yang berwawasan pasifik tersebut adalah wajar dan logis, mengingat posisi geografis wilayahnya yang tepat berada pada rim region pasifik, terutama belahan utara. Peta situasi regional Pulau Morotai menunjukkan dengan jelas posisi strategisnya, menjadi gerbang Indonesia yang berhadapan langsung dengan wilayah Negara-negara pasifik, sebagian Asia timur dan Asia tenggara yaitu Filipina.

Pada sektor perikanan Pulau morotai tidak hanya berpeluang tumbuh menjadi pusat penangkapan dan industri hilirnya, tetapi juga berpeluang mengembangkan pelabuhan laut bertaraf internasional (sekelas Hongkong, Taiwan, Hawaii, atau Mikronesia) bagi armada kapal penagkapan ikan internasional yang beroperasi di samudera pasifik. Selain memiliki objek wisata alam seperti untuk penyelaman dan wisata bahari tropikal lainnya. Pulau morotai berpotensi pula untuk menumbuhkan pasar wisata sejarah perang dunia II serta wisata budaya yang mengandalkan nilai tradisi adat dan seni-budaya masyarakat perdesaan pesisir Pulau morotai yang cukup beragam.

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, pada periode 2011-2016 telah menyusun rencana strategis pembangunan daerah yang merujuk pada visi pembangunan Kabupaten Pulau Morotai. Visi merupakan pandangan kedepan, kemana dan bagaimana Pulau morotai akan dibawa yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Adapun Visi pembangunan dari Kabupaten Pulau Morotai “Kawasan Perekonomian Strategis Regional dan Gerbang Bangsa di Rim pasifik”

Sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Pulau Morotai tersebut diatas, maka dalam penelitian ini penulis difokuskan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara. Apa faktor-faktor yang mendorong dan menghambat serta pelaksanaan program tersebut.

Kurang maksimalnya pelaksanaan program pengembangan potensi parwisata di kabupaten Pulau Morotai oleh pemerintah Daerah.    Kabupaten Pulau morotai memiliki potensi yang sangat memadai antara lain, ,masih terpeliharanya kearifan lokal, museum Perang Dunia II, serta landasan udara yang kokoh. Namun potensi pariwisata yang dimiliki Pulau Morotai pada saat ini belum terkelola secara optimal oleh pemerintah daerah. Geogstrategis Morotai menjadikan morotai sebagai bagian dari Multi Gate System. Hal mana, dapat menjadikan morotai sebagai pelabuhan lintas antar Benua. Untuk mencapai semua itu, dengan potensi Geostrategis yang dimilki diperlukan suatu perencanaan yang matang, teratur dan tepat melalui Grand Design yang berbentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pengembangan Daerah Perbatasan. Untuk sementara ini pemerintah daerah belum memiliki satu Grand Design, padahal tantangan kedepan Morotai bisa dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara sekaligus Pendorong pembangunan ekonomi Maluku Utara.

Tentunya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi Kabupaten Pulau Morotai. Beberapa kendala yang di maksud antara lain :

1.   Belum terkelola secara optimal objek wisata yang telah memiliki status pengembangan seperti Pulau Dodola, dimana pulau ini merupakan salah satu pulau wisata unggulan Kabupaten Pulau Morotai yang pernah dijadikan sebagai maskot utama pulau wisata pada penyelenggaraan Sail Indonesia di Morotai pada Tahun 2012 lalu, namun pada saat ini pemerintah daerah belum mengelola secara optimal objek wisata tersebut,

2. Belum adanya inovasi dalam pengelolaan potensi pariwisata di pulau morotai di karenakan belum optimalnya dukungan pemerintah pusat terhadap potensi pariwisata pulau Morotai,

3.   Belum ada keseriusan dari pemerintah daerah dalam mengelola potensi pariwisata berbasis kelautan di pulau morotai.  Misalnya masih banyaknya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan tidak ramah lingkungan serta pengeksploitasian besar-besaran Gorgonian (akar bahar) yang dijadikan sebagai bahan dasar gelang, sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem laut,

4.   Masih belum normalnya daya listrik yang dimilki untuk menopang aktivitas masyarakat morotai menjadi suatu masalah yang sekian lama belum terselesaikan oleh pemerintah daerah.

5.   Masalah kesehatan masyarakat pulau morotai yang belum terjamin sesuai dengan standar kesehatan, serta infrastruktur pendukung seperti sekolah, rumah sakit/puskesmas dan jalan yang minim. Berdasarkan kendala-kendala yang disebutkan diatas menandakan bahwa kurangnya perhatian pemerintah dalam membangun dan mengembangkan potensi parwisata yang berbasis kelautan di kabupaten pulau morotai. Apabila hal tersebut tidak mendapat perhatian, dikhawatirkan mengancam keutuhan NKRI serta keberlangsungan kehidupan masyarakat yang ada di wilayah pulau terluar, yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal.

Kontribusi dari sektor pariwisata terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Pulau Morotai yang masih rendah, dimana pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan target pendapatan yang telah di rencanakan belum tercapai secara optimal target yang telah di tetapkan sesuai dengan rencana capaian target yang telah di tetapkan sebelumnya, belum tercapainya target pendapatan daerah untuk sektor pariwisata dapat dilihat dalam laporan akuntabilitas instansi pemerintah daerah oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai pasca penyelenggaraan Sail Indonesia di Morotai pada tahun 2012 lalu, dimana kontribusi terhadap pendapatan daerah dari sektor pariwisata selama tiga tahun terakhir ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.1

Pendapatan Sektor Pariwisata Pada Tahun 2012.

Sumber : LAKIP DISPARBUD Kabupaten Pulau Morotai 2012

Pendapatan dari sektor pariwisata pada table diatas merupakan kontribusi yang berasal dari sektor pariwisata yang diperoleh pada saat penyelenggaraan Sail Indonesia di Morotai pada tahun 2012. Pasca penyelenggaraan Sail Indonesia di Morotai jumlah pendapatan dari sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah menjadi menurun dimana dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.2

Pendapatan sektor Pariwisata Pada Tahun 2013.

Sumber : LAKIP DISPARBUD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013

Kontribusi dari sektor pariwisata yang masih rendah dari target yang telah direncanakan juga terlihat dari pendapatan sektor pariwisata yang diperoleh pada tahun 2014 pasca penyelenggaraan Sail Indonesia di Morotai pada tahun 2012 seperti yang terlihat pada table di bawah ini :

Tabel 1.3

Pendapatan Sektor Pariwisata Pada Tahun 2014.

Sumber : LAKIP DISPARBUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014

Apabila Potensi Pariwisata yang berbasis kelautan di Pulau morotai dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah secara optimal maka Kabupaten Pulau morotai akan menjadi salah satu wilayah perbatasan yang memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi globalisasi.

Sumber daya manusia (SDM) yang ada di kabupaten Pulau Morotai dalam menunjang kegiatan pengembangan potensi pariwisata masih terbatas, dimana sumber daya manusia sebagai salah satu faktor utama yang menjadi pendukung dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan suatu daerah, pelaksanaan pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkendala dari ketersediaan SDM, dimana sumber daya manusia dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengembangan potensi pariwisata yang

berbasis kelautan masih rendah, contohnya masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya ekosistem bawah laut yang ada di kabupaten pulau morotai. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa dukungan untuk mengembangkan potensi pariwisata terkendala antara lain oleh kurangnya pendidikan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten pulau Morotai. Hal ini perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh disamping kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan dan ketersediaan infrastruktur pendukung.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus penelitian pada bagaimana menganalisis pelaksanaan program pengembangan potensi pariwisata kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah perbatasan dengan negara lain dalam pemanfaatan dan pengembangan terhadap sumber daya pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pulau morotai, dengan judul: PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA.