BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Sejak dahulu kala Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di
dunia. Dengan luasnya lautan yang dimiliki banyak potensi kekayaan laut yang
dapat kita manfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar. Selain ikan,
berbagai sumber daya lain terdapat di sini, seperti pertambangan, rumput
laut, terumbu karang, dan sebagainya. Semuanya memiliki nilai ekonomi
yang sangat besar untuk kesejahterakan rakyat, terutama kaum nelayan. Nelayan memiliki
posisi yang cukup strategis mengingat dua pertiga wilayah Nusantara
adalah laut. Namun seringkali nelayan tidak berdaya secara ekonomi dan terjerat
kemiskinan. Karena itu perlu upaya untuk memberdayakan nelayan demi
meningkatkan kesejahterannya. Sumber daya laut yang
ada di Indonesia
memang sangat besar, jika dikelola dengan
baik, maka bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan dan
masyarakat pesisir. Sehingga ketahanan ekonomi
akan terwujud.
Laut Indonensia memiliki kekayaan sumber daya
berlimpah. Namun pengelolaan dan regulasi yang mengatur penggunaan kekayaan
laut tersebut dinilai masih kurang memberi keuntungan bagi negara. Sehingga perlu upaya-upaya dari berbagai pihak untuk bekerjasama dalam
pemanfaatan kekayaan laut secara optimal dan terarah. Karena itulah saya
tertarik untuk membuat makalah berjudul “Pemanfaatan Kekayaan Laut Indonesia
untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional.”
2. Rumusan Masalah
1.
Bagaimanakah profil laut
Indonesia?
2.
Seperti apakah kekayaan laut
yang dimiliki oleh Indonesia?
3.
Bagaimana masalah yang
dihadapi dalam pemanfaatan kekayaan laut Indonesia?
4.
Bagaimana upaya untuk
meningkatkan pemanfaatan laut Indonesia?
5.
Bagaimanakah pemanfaatan
kekayaan laut untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional?
3. Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah
ini adalah:
1.
Untuk mengetahui tentang
profil laut Indonesia.
2.
Untuk mengetahui kekayaan laut
yang dimiliki oleh Indonesia.
3.
Untuk mengetahui masalah yang
dihadapi dalam pemanfaatan kekayaan laut Indonesia.
4.
Untuk mengetahui upaya untuk
meningkatkan pemanfaatan laut Indonesia.
5.
Untuk mengetahui pemanfaatan
kekayaan laut untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
BAB II
PEMBAHASAN
1. Profil Laut Indonesia
Laut Indonesia memiliki luas lebih kurang 5,6 juta km 2
dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dengan potensi sumberdaya, terutama
perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitasnya.
Selain itu Indonesia tetap berhak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan
pemanfaatan kekayaan alam di laut lepas di luar batas 200 mil laut ZEE, serta
pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dasar laut perairan internasional di
luar batas landas kontinen.Nampak bahwa kepentingan pembangunan ekonomi di
Indonesia lebih memanfaatkan potensi sumberdaya daratan daripada potensi
sumberdaya perairan laut.
Memperhatikan konfigurasi Kepulauan Indonesia serta
letaknya pada posisi silang yang sangat strategis, juga dilihat dari kondisi
lingkungan serta kondisi geologinya, Indonesia memiliki 5 (lima) keunggulan
komparatif dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, yaitu:
•
Marine Mega Biodiversity; wilayah perairan Indonesia memiliki keragaman hayati yang tidak ternilai
baik dari segi komersial maupun saintifiknya yang harus dikelola dengan
bijaksana.
•
Plate Tectonic; Indonesia merupakan tempat pertemuan tiga lempeng tektonik, sehingga
wilayah tersebut kaya akan kandungan sumberdaya alam dasar laut, namun juga
merupakan wilayah yang relatif rawan terhadap terjadinya bencana alam.
•
Dynamic
Oceanographic and Climate Variability , perairan Indonesia merupakan tempat
melintasnya aliran arus lintas antara samudera Pasifik dan samudera Indonesia,
sehingga merupakan wilayah yang memegang peranan penting dalam sistem arus
global yang menentukan variabilitas iklim nasional, regional dan global dan
berpengaruh terhadap distibusi dan kelimpahan sumberdaya hayati.
Indonesia dengan konsep Wawasan Nusantara, sebagaimana
diakui dunia internasional sesuai dengan hukum laut internasional (UNCLOS 82),
memberikan konsekuensi kepada negara dan rakyat Indonesia untuk mampu mengelola
dan memanfaatkannya secara optimal dengan tetap memperhatikan hak-hak
tradisional dan internasional.
Indonesia sebagai negara kepulauan telah menetapkan alur
perlintasan pelayaran internasional, yaitu yang dikenal dengan Alur Lintas
Kepulauan Indonesia (ALKI), hal ini mengharuskan kita untuk mengembangkan
kemampuan teknik pemantauannya serta kemampuan untuk menjaga kelestarian
lingkungan sekitarnya.
Pembangunan kelautan dan perikanan dimasa datang diharapkan menjadi sektor
andalan dalam menopang perekonomian negara dalam pemberdayaan masyarakat yang
bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Menyadari hal tersebut, maka peran
ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan menjadi sangat penting
dan perlu dioptimalkan serta diarahkan agar mampu melaksanakan riset yang
bersifat strategis yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat luas terutama oleh
para pelaku industri dan masyarakat pesisir pada umumnya.
2. Kekayaan Laut Indonesia
Tiga per empat dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah lautan. Di
dalamnya terdapat lebih dari 17.500 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000
km yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Banyak
sekali kekayaan laut yang dimiliki negara kita.
Laut kita mengandung banyak sumber daya yang beragam baik
yang dapat diperbaharui seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove,
rumput laut, dan plasma nutfah lainnya atau pun sumber daya yang tidak dapat
diperbaharui seperti minyak dan gas bumi, barang tambang, mineral, serta energi
kelautan seperti gelombang, angin, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion)
yang sedang giat dikembangkan saat ini.
Terdapat 7,5% (6,4 juta ton/tahun) dari potensi lestari
total ikan laut dunia berada di Indonesia. Kurang lebih 24 juta hektar perairan
laut dangkal Indonesia cocok untuk usaha budi daya laut (marine culture) ikan
kerapu, kakap, baronang, kerang mutiara, dan biota laut lainnya yang bernilai
ekonomis tinggi dengan potensi produksi 47 ton/tahun.
Selain itu lahan pesisir (coastal land) yang sesuai untuk
usaha budidaya tambak udang, bandeng, kerapu, kepiting, rajungan, rumput laut,
dan biota perairan lainnya diperkirakan 1,2 juta hektar dengan potensi produksi
sebesar 5 juta per tahun. Hampir 70% produksi minyak dan gas bumi Indonesia
berasal dari kawasan pesisir dan laut.
Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati
laut pada tingkatan genetik, spesies, maupun ekosistem tertinggi di dunia. Akan
tetapi, saat ini baru 4 juta ton kekayaan laut Indonesia yang dimanfaatkan.
Jika kita telusuri kembali sebenarnya masih banyak potensi kekayaan laut yang
dimiliki Indonesia.
Prakiraan nilai ekonomi potensi dan kekayaan laut
Indonesia yang telah dihitung para pakar dan lembaga terkait dalam setahun
mencapai 149,94 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.994 triliun.
Potensi ekonomi kekayaan laut tersebut meliputi perikanan
senilai 31,94 miliar dollar AS, wilayah pesisir lestari 56 miliar dollar AS,
bioteknologi laut total 40 miliar dollar AS, wisata bahari 2 miliar
dollar AS, minyak bumi sebesar 6,64 miliar dollar AS dan transportasi laut
sebesar 20 miliar dollar AS.
3.
Masalah-masalah yang di hadapi dalam Pemanfaatan Kekayaan Laut
Dengan kekayaan laut yang melimpah ini, sayangnya belum termanfaatkan
secara optimal. Sumber daya kelautan yang begitu melimpah ini hanya dipandang
“sebelah mata”, Kalaupun ada kegiataan pemanfaatan sumber daya kelautan, maka
dilakukan kurang profesional dan ekstraktif, kurang mengindahakan aspek
kelestariannya. Bangsa Indonesia kurang siap dalam menghadapi segala
konsekuensi jati dirinya sebagai bangsa nusantara atau negara kepulauan
terbesar di dunia karena tidak disertai dengan kesadaran dan kapasitas yang
sepadan dalam mengelola kekayaannya.
Di satu sisi
Indonesia memposisikan diri sebagai negara kepulauan dengan kekayaan lautnya
yang melimpah, tetapi di sisi lain Indonesia juga memposisikan diri secara
kultural sebagai bangsa agraris dengan puluhan juta petani yang masih berada di
bawah garis kemiskinan, sedangkan dalam industri modern, negara kita kalah
bersaing dengan negara lain. Semua ini berdampak juga terhadap sektor industri
kelautan sehingga menimbulkan banyak masalah berkaitan dengan pemanfaatan
kekayaan laut. Diantaranya para nelayan Indonesia masih miskin dan tertinggal
dalam perkembangan teknologi kelautan. Kemiskinan dan kemiskinan yang
menyelimuti mereka karena sistem yang sangat menekan seperti pembelian
perlengkapan untuk menangkap ikan yang masih harus lewat rentenir karena jika
melalui Bank, prosesnya yang berbelit-belit dan terlalu birokrasi. Juga dengan
produksi industri kelautan yang keadaannya setali tiga uang, terlihat dari
rendahnya peranan industri domestik seperti nelayan.
Selain itu,
banyak nelayan asing yang mencuri ikan di wilayah perairan kita, tiap tahunnya jutaan
ton ikan di perairan kita dicuri oleh nelayan asing yang rata-rata peralatan
tangkapan ikan mereka jauh lebih canggih dibandingkan para nelayan tradisional
kita. Kerugian yang diderita negara kita mencapai Rp 18 trilyun-Rp36 trilyun
tiap tahunnya. Hal ini memang kurang bisa dicegah oleh TNI AL sebagai lembaga
yang berwenang dalam mengamankan wilayah laut Indonesia, karena seperti kita
ketahui keadaan alut sista (alat utama sistem senjata) seperti kapal perang
yang dimiliki TNI AL jauh dari mencukupi. Untuk mengamankan seluruh wilayah
perairan Indonesia yang mencapai 5,8 km2, TNI AL setidaknya harus
memiliki 500 unit kapal perang berbagai jenis.
Memang jika kita menengok kembali sejarah, di zaman Presiden Soekarno
Angkatan Laut kita pernah menjadi keempat terbesar di dunia setelah Amerika
Serikat, Uni Soviet,dan Iran. Akan tetapi semuanya hanya bersifat sementara
karena tidak dibangun atas kemampuan sendiri, namun karena bantuan Uni Soviet
dalam rangka permainan geopolitik.
Sebenarnya apa yang salah dari pengelolaan laut
Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemanfaatan laut sebagai
potensi bangsa yang dahsyat itu terabaikan di antaranya yaitu lemah pengamanan,
lemah pengawasan, dan lemah koordinasi dari negara. Sebenarnya Indonesia
memiliki Maritime Surveillance System (sistem pengamatan maritim) pada sebuah
institusi militer yang domainnya memang laut.
Maritime Surveillance System dititikberatkan pada pembangunan stasiun radar pantai dan pemasangan peralatan surveillance di kapal patroli, untuk kemudian data-data hasil pengamatan dari peralatan yang terpasang tersebut dikirim ke pusat data melalui media komunikasi data tertentu untuk ditampilkan sebagai monitoring dan untuk diolah lebih lanjut. Karena itu, sistem ini lebih cenderung berlaku sebagai alat bantu penegakan keamanan di laut, meski sangat mungkin dikembangkan lebih lanjut sebagai alat bantu pertahanan.
Maritime Surveillance System dititikberatkan pada pembangunan stasiun radar pantai dan pemasangan peralatan surveillance di kapal patroli, untuk kemudian data-data hasil pengamatan dari peralatan yang terpasang tersebut dikirim ke pusat data melalui media komunikasi data tertentu untuk ditampilkan sebagai monitoring dan untuk diolah lebih lanjut. Karena itu, sistem ini lebih cenderung berlaku sebagai alat bantu penegakan keamanan di laut, meski sangat mungkin dikembangkan lebih lanjut sebagai alat bantu pertahanan.
4. Upaya Pemanfaatan kekayaan Laut Indonesia
Pemerintah hendaknya harus bekerja lebih keras dalam mencari penyelesaian
masalah ini agar eksplorasi serta pemanfaatan kekayaan laut kita dapat
dilaksanakan secara optimal dan terarah. Negara kita perlu mempunyai kebijakan
kelautan yang jelas dan bervisi ke depan karena menyangkut geopolitik dan
kebijakan-kebijakan dasar tentang pengelolaan sumber daya kelautan. Kebijakan
mengenai berbagai terobosan untuk mendayagunakan sumber daya kelautan secara
optimal dan lestari sebagai keunggulan kompetitif bangsa.
Mengingat
potensi sumber daya laut yang kita miliki sangat besar, maka kekayaan laut ini
harus menjadi keunggualan kompetitif Indonesia, yang dapat menghantarkan bangsa
kita menuju bangsa yang adil, makmur, dan mandiri. Memang untuk mewujudkan
cita-cita tersebut perlu adanya koordinasi berbagai pihak dan dukungan dari
masyarakat. Seyogyanya harus ada perubahan paradigma pembangunan nasional di
masyarakat kita dari land-based development menjadi ocen-based development.
Pembangunan di darat harus disinergikan dan diintegrasikan secara proporsional
dengan pembangunan sosial-ekonomi di laut. Perlu adanya peningkatan produksi
kelautan kita dengan cara memberikan penyuluhan kepada para nelayan, pemberian
kredit ringan guna membeli perlengkapan untuk menangkap ikan yang lebih
memadai, serta pembangunan pelabuhan laut yang besar guna bersandarnya kapal-kapal
ikan yang lebih besar.
Peningkatan
produksi juga meliputi sektor bioteknologi perairan, mulai dari proses produksi
(penangkapan ikan dan budidaya), penanganan dan pengolahan hasil, serta
pemasarannya. Selain itu, harus ada perhatian terhadap sektor wisata bahari
dengan adanya perbaikan mencakup penguatan dan pengembangan obyek wisata bahari
dan pantai, pelayanan, pengemasan serta promosi yang gencar dan efektif.
Dengan
berbagai kebijakan kelautan yang ditempuh ini, diharapkan adanya pembangunan kelautan
yang sinergis dan terarah serta menyeluruh, sehingga tidak mustahil dengan
pemanfaatan kekayan laut yang optimal akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi
secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia menuju
Indonesia yang adil, makmur, dan mandiri.
Dibutuhkan
kesinergisan dari banyak pihak (institusi) yang memiliki kewajiban dan tanggung
jawab dalam pengembangan kelautan. Baik secara langsung maupun tidak langsung,
agar manajemen pengelolaan laut ini dapat berhasil dengan optimal.
Institusi
tersebut di antaranya DKP, Departemen Perhubungan khususnya Dirjen Perhubungan
Laut, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Departemen Tenaga Kerja,
Departemen Kehutanan, Departemen Pariwisata dan Budaya, Departemen Perdagangan,
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Ditjen Bea Cukai, Pelindo, TNI AL,
Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaaan, dan sebagainya.
5.
Pemanfaatan Kekayaan Laut Untuk Ketahanan Ekonomi Indonesia
Ketahanan ekonomi adalah merupakan suatu kondisi dinamis kehidupan
perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, kekuatan nasional
dalam meghadapi serta mengatasi segala tantangan dan dinamika perekonomian baik
yang datang dari dalam maupun luar negara Indonesia, dan secara langsung maupun
tidak langsung menjamin kelangsungan dan penigkatan perekonomian bangsa dan
negara republik Indonesia yang telah diatur berdasarkan UUD 1945.
Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan
perekonomian bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan
dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi,
dan mewujudkan perekonomian rakyat yang secara adil dan merata. Dengan
demikian, pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya ketahanan ekonomi
melalui suatu iklim usaha yang sehat
serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa,
terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta menigkatnya daya saing dalam
lingkup perekonomian global.
Ketahanan ekonomi hakikatnya merupakan suatu kondisi kehidupan
perekonomian bangsa berlandaskan UUD 1945 dan dasar filosofi Pancasila, yang
menekankan kesejahteraan bersama, dan mampu memelihara stabilitas ekonomi yang
sehat dan dinamis serta menciptakan kemandirian perekonomian nasional dengan
daya saing yang tinggi.
Potensi bidang kelautan cukup besar meliputi sektor perikanan,
pelayaran, pariwisata bahari, perkapalan, jasa pelabuhan serta sumberdaya
mineral bawah laut. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi
kelautan akan tetapi diperlukan keterpaduan kebijakan publik di bidang
kelautan. Karena sektor kelautan menjadi potensi yang sangat strategis untuk
didorong sebagai mainstream pembangunan perekonomian nasional.
Kekayaan sumberdaya pesisir dikuasai oleh Negara untuk
dikelola sedemikian rupa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memberikan
manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan
datang. Ironisnya, sebagian besar tingkat kesejahteraan masyarakat yang
bermukim di wilayah pesisir justru menempati strata ekonomi yang paling rendah
bila dibandingkan dengan masyarakat darat lainnya. Dengan upaya peningkatan SDM
masyarakat pesisir (nelayan) maka perekonomian akan meningkat, sehingga
ketahanan ekonomi akan semakin baik.
Melihat semakin besarnya peran ekonomi kelautan (marine
economy) dalam pembangunan nasional maka diperlukan adanya agenda kebijakan
bidang kelautan dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan
bercirikan nusantara yang sejalan dengan amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005- 2025, yakni misi mewujudkan
Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan makmur yang
berbasis kepentingan nasional sebagaimana tersirat dalam misi ketujuh
undang-undang tersebut.
Misi tersebut setidaknya memiliki 3 (tiga) agenda ke
depan yang harus segera dilakukan: Pertama, membuat payung hukum
Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) untuk arah
pembangunan nasional sektor kelautan; Kedua, menyiapkan roadmap
penggunaan dan pemanfaatan (sumberdaya kelautan) yang didedikasikan untuk
kepentingan nasional dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dalam
Kebijakan Ekonomi Kelautan Nasional (National Ocean Economic Policy); dan
ketiga, adalah Tata Kelola kelautan yang baik (Ocean Governance)
sebagai panduan atau code of conduct dalam pengelolaan kelautan secara
holistik.
Jika Indonesia berhasil memanfaatkan kekayaan laut yang
dimilikinya dengan optimal dan terarah, maka keadaan ekonomi indoesia akan
semakin baik, sehingga ketahanan ekonomi nasional akan terwujud.
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Indonesia memiliki 5 (lima)
keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, yaitu: Marine
Mega Biodiversity, Plate Tectonic, dan Dynamic Oceanographic
and Climate Variability.
Laut kita mengandung banyak sumber daya yang beragam
baik yang dapat diperbaharui seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove,
rumput laut, dan plasma nutfah lainnya atau pun sumber daya yang tidak dapat
diperbaharui seperti minyak dan gas bumi, barang tambang, mineral, serta energi
kelautan seperti gelombang, angin, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion)
yang sedang giat dikembangkan saat ini.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemanfaatan laut sebagai potensi
bangsa yang dahsyat itu terabaikan di antaranya yaitu lemah pengamanan, lemah
pengawasan, dan lemah koordinasi dari negara. Sebenarnya Indonesia memiliki
Maritime Surveillance System (sistem pengamatan maritim) pada sebuah institusi
militer yang domainnya memang laut.
Negara kita perlu mempunyai kebijakan kelautan yang jelas dan bervisi ke depan karena menyangkut geopolitik dan kebijakan-kebijakan dasar tentang pengelolaan sumber daya kelautan. Kebijakan mengenai berbagai terobosan untuk mendayagunakan sumber daya kelautan secara optimal dan lestari sebagai keunggulan kompetitif bangsa.
Negara kita perlu mempunyai kebijakan kelautan yang jelas dan bervisi ke depan karena menyangkut geopolitik dan kebijakan-kebijakan dasar tentang pengelolaan sumber daya kelautan. Kebijakan mengenai berbagai terobosan untuk mendayagunakan sumber daya kelautan secara optimal dan lestari sebagai keunggulan kompetitif bangsa.
Sektor kelautan menjadi potensi yang sangat strategis untuk didorong
sebagai mainstream pembangunan perekonomian nasional
2. Saran
Pemerintah dan masyarakat harus selalu bekerjasama agar dapat memanfaatkan
kekayaan laut secara optimal dan terarah. Sehingga dapat meningkatkan ekonomi
kelautan, yang juga akan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
DAFTAR PUSTAKA
antaranews. 28 Desember 2009. Hari
Nusantara bangkitkan Kesadaran Membangun
Laut. (Online), (http://www.antaranews.com/berita/1260252821/hari-nusantara- bangkitkan-kesadaran-membangun-laut, diakses 27
Desember 2009).
Gunawan, Sandi. 2009. Optimalisasi Pemanfaatan Kekayaan
Laut Indonesia Guna Meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat, (Online), ( http://www.gc.ukm.ugm.ac.id/index.php?option=com_content&view=art icle&id=80:optimalisasi-pemanfaatan-kekayaan-laut-indonesia-guna- meningkatkan-kesejahteraan-rakyat&catid=38:publication&Itemid=29, diakses 27 Desember 2009).
Kaelan. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta:
Paradigma.
Kompas.com, 6 November 2009. Potensi
Kekayaan Laut Indonesia Capai Rp.14.994
triliun. (Online), (http://www.kompas.com/read/xml/2009/11/06/15004486/potensi.kekayaa n.laut.indonesia.capai.rp.14.994.triliun, diakses 27
Desember 2009).
Nuha, Uta Ulin. 2009. Optimalisasi Potensi Laut Melalui
Sistem Informasi. (Online),
(http://www.harian- global.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20814:opti malisasi-potensi-laut-melalui-sistem- informasi&catid=57:gagasan&Itemid=65, diakses 27
Desember 2009).
Soesilo, Indroyono. 2007. Profil Laut
Indonesia, (Online), (www.dkp.go.id, di akses 27 Desember 2009).
No comments:
Post a Comment