PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

 

PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

 

Pokok Bahasan I        : PENGERTIAN BATASAN ILMU PEMERINTAHAN

Sub Pokok Bahasan I :  1.  Pengertian Berdasarkan Tinjauan Etimologis

2.  Pengertian Berdasarkan Beberapa Batasan

3.  Tujuan Mempelajari Ilmu Pemerintahan

 

Ad 1.1.   Pengertian Berdasarkan Tinjauan Etimologis

Berdasarkan pendekatan Etimologis atau dari segi bahasa, kata “pemerintah” atau “pemerintahan”, bahwa kedua kata tersebut berasal dari suku kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Didalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari “perintah”, yaitu :

1)  Adanya  “keharusan”, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;

2)  Adanya dua fihak, yaitu yang memberi dan menerima perintah;

3)  Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah;

4)  Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

 

“Memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara, maka kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara. “pemerintah dapat pula diartikan sebagai badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara.

 

“Pemerintah” ditafsirkan pula sebagai: pengelola atau pengurus.

“Pemerintahan” adalah perbuatan atau cara atau urusan memerintah.

 

 

 

 

Ad 1.2.   Pengertian Berdasarkan Beberapa Batasan

Disampaikan berbagai pendefinisian tentang ilmu pemerintahan baik yang berasal dari pakar Anglo Saxon (Amerika Serikat) maupun Kontinental (Negara-negara Eropa) sbb.:

 

Menurut D.G.A. van Poelje

Ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

 

Menurut U. Rosenthal

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum.

 

Menurut H.A. Brasz

Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya.

 

Menurut W.S. Sayre

Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

 

Menurut R. Mac Iver

Pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan… bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Jadi bagi Mac Iver, ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah( a science of how men are governed).

 

 

Menurut Apter

Pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang

(a)     Memiliki tanggungjawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian dan

(b)     monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

 

Menurut Merriam                                                 

Tujuan pemerintah meliputi external security, internal order, justice, general welfare, dan freedom.

 

Menurut Inu Kencana Syafiie

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

                 

Ad 1.3.   Tujuan Mempelajari Ilmu Pemerintahan

a.   Tujuan Umum

Tujuan mempelajari ilmu pemerintahan secara umum adalah agar dapat memahami teori-teori, bentuk-bentuk dan proses-proses pemerintahan, serta mampu menempatkan diri serta ikut berperan serta di dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan terutama pemerintahan dalam negeri.

b.   Tujuan Khusus

Seluruh pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia berkeinginan untuk mencetak kader Pamong praja (pimpinan pemerintahan dalam negeri), oleh karenanya para kader tersebut oleh Pemerintah Daerahnya masing-masing dikirim dan dibiayai ke IPDN Departemen Dalam Negeri atau perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta, yang kesemuanya diharapkan untuk memperoleh mata   kuliah ilmu pemerintahan.

Pokok Bahasan II          :  HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DENGAN ILMU-ILMU LAINNYA (ILMU POLITIK, HUKUM, ADMINISTRASI NEGARA)

Sub Pokok Bahasan II   :  1.  Kedudukan Ilmu Pemerintahan dalam Sistematika Ilmu

2.  Epistemologi Ilmu Pemerintahan:

a. Pure Science

b. Applied Science

3.  Hubungan Ilmu Pemerintahan Dengan Ilmu-ilmu Lainnya (Ilmu Politik, Hukum, dan Ilmu Administrasi Negara)

 

Ad 2.1.  Kedudukan Ilmu Pemerintahan dalam Sistematika Ilmu

 

 

Ad 2.2.  Epistemologi Ilmu Pemerintahan:

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Episteme” yang berarti pengetahuan dan logi dari kata “logos” yang berarti ilmu.

Dalam penerapannya ilmu dapat dibedakan sebagai berikut :

a.   Pure Science (ilmu murni)

Yang dimaksud dengan Ilmu murni adalah, ilmu itu hanya murni bermanfaat untuk ilmu itu sendiri dan berorientasi pada teorisasi, dalam arti  ilmu pengetahuan murni tersebut terutama bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, yaitu untuk mempertinggi mutunya (Pure Science).

b.  Applied Science (ilmu praktis)

Yang dimaksud dengan ilmu praktis adalah, ilmu itu praktis langsung dapat diterapkan kepada masyarakat karena ilmu itu sendiri bertujuan untuk mempergunakan hal ihkwal ilmu pengetahuan tersebut dalam masyarakat banyak, serta dilaksanakan untuk membantu masyarakat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya (Applied Science).

c. Campuran

Yang dimaksud dengan campuran dalam hal ini adalah, suatu ilmu selain termasuk ilmu murni juga merupakan ilmu terapan yang praktis dan langsung dapat dipergunakan dalam kehidupan masyarakat umum (Ilmu Campuran).

 

Sedangkan dalam hal fungsi kerjanya ilmu juga dapat dibedakan sebagai berikut:

1)     Ilmu Teoritis Rasional

Yang dimaksud dengan ilmu teoritis rasional adalah, ilmu yang memakai cara berpikir dengan sangat dominan, deduktif dan mempergunakan silogisme, misalnya dogmatis hukum.

 

 

 

2)     Ilmu Empiris Praktis

Yang dimaksud dengan ilmu empiris praktis adalah ilmu yang menganalisa secara induktif saja, misalnya dalam pekerjaan-pekerjaan social atau dalam mewujudkan kesejahteraan umum dalam masyarakat;

 

3)     Ilmu Teoritis Empiris.

Yang dimaksud dengan ilmu teoritis empiris adalah, ilmu yang memakai cara gabungan berfikir deduktif – induktif atau sebalik nya juga berfikir indiktif–deduktif, misalnya ILMU PEMERINTAHAN.

 

Ad 2.3.  Hubungan Ilmu Pemerintahan Dengan Ilmu-ilmu Lainnya (Ilmu Politik, Hukum Tata Negara, dan Ilmu Administrasi Negara)

1)     Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Politik

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup Negara, membicarakan politik pada umumnya adalah membicarakan Negara, karena teori politik menyelidiki Negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat. Selain itu, politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan Negara, hakekat Negara serta bentuk dan tujuan Negara.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan menekankan pada fungsi output dari mutu sistem politik, sedangkan ilmu politik menitikberatkan pada fungsi input.

Dengan perkataan lain, Ilmu pemerintahan lebih mempelajari komponen politik dari suatu sistem politik, sedangkan ilmu politik mempelajari society dari suatu sistem politik.

Terlihat hubungan nyata antara ilmu politik dengan ilmu pemerintahan, karena pemerintahan yang organisasinya tersusun berdasarkan prinsip-prinsip birokrasi yang mempunyai ruang lingkup yang luas adalah menjalankan keputusan-keputusan politik, dengan kata lain bahwa kebijaksanaan pemerintah (Public policy) dibuat dalam arena politik tetapi hampir semua perencanaan dan pelaksanaan dalam arena birokrasi pemerintahan.

2)     Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Hukum Tata Negara

Ilmu Pemerintahan sangat erat kaitannya dengan Ilmu Hukum Tata Negara karena kedua-duanya sama-sama memiliki objek material yang sama pula yaitu Negara.

Ilmu Hukum Tata Negara adalah cabang dari ilmu hukum mengkhususkan diri membahas seluk beluk praktek kenegaraan, khususnya dibidang tugas-tugas kenegaraan, tetapi ilmu pemerintahan cenderung lebih mengkaji hubungan-hubungan pemerintah dalam arti perhatian utama adalah pada gejala yang timbul pada peristiwa pemerintahan itu sendiri, tetapi ilmu hukum tatanegara cenderung mengkaji hukum serta peraturan yang telah ditegakkan dalam hubungan tersebut.

 

3)     Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Administrasi Negara

Kita mengetahui bahwa pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan nasional yaitu dalam menentukan kebijakan-kebijakan umum. Proses penetapan kebijakan umum itu disebut pemerintahan, dan proses pelaksanaannya dinamakan administrasi Negara atau disebut juga administrasi pemerintahan.

Dengan demikian bahwa menetapkan kebijakan adalah fungsi politik yang dijalankan pemerintahan dan pelaksanaannya adalah fungsi administrasi yang dijalankan oleh pemerintah.

Seperti yang dikatakan oleh Frank j. Goodnow dalam bukunya “Politics and administration”, bahwa fungsi pokok pemerintah yang amat berbeda satu sama lain yaitu politik dan administrasi. Politik melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan atau melahirkan keinginan Negara, sementara administrasi sebagai hal yang harus berhubungan dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan atau kehendak Negara tersebut.

 

 

Pokok Bahasan III         :  PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Sub Pokok Bahasan III  :  1.  Studi Ilmu Pemerintahan Semasa Hindia Belanda

2.  Semasa Tahun 1945 – 1955

3.  Studi Ilmu Pemerintahan di Lembaga Depdagri (APDN – IPDN)

 

Ad 3.1.  Studi Ilmu Pemerintahan Semasa Hindia Belanda

Sejarah pendidikan kepemerintahan di Indonesia yang merupakan sejarah pendidikan kedinasan Departemen Dalam Negeri telah dimulai sejak Korps Ambtenar bermukim di Negeri Belanda pada tahun 1920, sewaktu penjajahan Hindia Belanda dikenal Departemen Van Binenlands Bestuur (BB) Kementerian Dalam Negeri (KDN). Pendidikan Ambtenar Pemerintah Hindia Belanda yang ditulis oleh A.A.J. Warmenhosen dalam buku “Kenang-kenangan Pangreh Praja Belanda 1920 – 1942”, mengemukakan bahwa Korps Ambtenar yang bermukim di Negeri Belanda menulis tentang “Pendidikan perlu diperluas dan diperdalam”.

Mereka berbicara pentingnya kedudukan para Ambtenar itu ditengah masyarakat, menurut mereka periculum in mora (bahaya bila ditunda), sehubungan dengan ketidakpastian mengenai pendidi calonkan calon Ambtenar dan kurangnya Ambtenar yang dirasakan orang banyak. Ada berbagai pendidikan pegawai Kementerian yang didirikan guna memenuhi kebutuhan kantor-kantor pemerintahan.

Lembaga pendidikan yang tertinggi waktu itu adalah Bestuurs Academie yang bertugas mendidik calon-calon Pangreh Praja, Sekolah Pendidikan Pamong Praja (Opleidings School Voor  Inheemsche Amstenaren (OSVIA).

 

 

 

 

 

Ad 3.2.  Semasa Tahun 1945 – 1955

Masa kemerdekaan, yaitu di jaman Republik Indonesia (RI) sebagai Negara kesatuan pertama dan Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk lembaga-lembaga pendidikan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri seperti Middelbare Bestuur School (MBS) pada tahun 1948, Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja, SMA Pamong Praja yang kemudian diganti dengan Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan/Administrasi Bagian Atas (SMPAA) di Jakarta dan di Makassar.

Setelah pemulihan kedaulatan, di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diadakan KPAA, KPPB, dan Kursus Dinas C (KDC) di Malang pada tahun 1952, di Medan tahun 1954 dan di Jakarta. KDC mendidik siswa dari tamatan SLTA dengan tujuan mempersiapkan tenaga-tenaga pegawai administrasi golongan DD. Bagi pegawai-pegawai Kementerian Dalam Negeri yang memenuhi syarat, diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya pada Universitas Gajah Mada sebagai pegawai tugas belajar.   

 

Ad 3.3.  Studi Ilmu Pemerintahan di Lembaga Depdagri (APDN – IPDN)

Pada tanggal 17 Maret 1956 dibukalah Akademi Perintahan Dalam Negeri (APDN) di Malang Jawa Timur. APDN merupakan lembaga pendidikan tertinggi yang bersifat semi akademis dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Peresmian APDN Malang dihadiri oleh Presiden Soekarno, yang pada upacara tersebut berkenan memberikan amanat yang berisi antara lain bahwa penyelenggaraan APDN berarti investment of human skill dan mental investment.

Pada Tahun 1960-an, APDN berkembang ke seluruh tanah air dari Aceh sampai Irian Jaya, terdapat 22 buah APDN di seluruh Indonesia. Mekarnya APDN pada 22 Provinsi yang mahasiswanya diterima dari tamatan SMA yang telah diuji kembali dan eks-KDC yang langsung diterima ditingkat II, berjalan dengan dukungan Pemerintah Daerahnya masing-masing. Lulusan APDN telah mendapat posisi tertentu seperti Camat, Kepala Bagian pada Pemerintahan Daerah.

Sejak berdirinya APDN Malang pada 17 Maret 1956, timbul pemikiran setelah lulus APDN akan kemana meneruskan pelajaran?, untuk menjawab pertanyaan itu tumbuh gagasan mendirikan Institut Ilmu Pemerintahan dengan tokoh-tokohnya, Drs.Soejekti Djajadiatma, MSPA, Drs. Pamudji, M.P.A., Drs. Zamhir Islamie, Drs. Soewargono, M.A., Drs. Koen Soebekti dan Drs. Soemarsaid Moertono, M.A didukung oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur Brig.Djen M.Wijono.

Untuk lebih mengongkretkan gagasan Institut Ilmu Pemerintah (IIP) itu, Senat Mahasiswa APDN (KMAP) Malang mengadakan Musyawarah Kerja (MUKER) yang diselenggarakan dari tanggal 28 Februari sampai 15 Maret 1966, Senat KMAP membentuk panitia yang terdiri dari Taliziduhu Ndraha sebagai Koordinator/anggota, Mohammad Hazbi sebagai Wakil Koordinator/anggota, Baharuddin Tjenreng, A. Hamid Ibrahim dan Djabanten Damanik masing-masing sebagai anggota.

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun1967 didirikan Institut Ilmu Pemerintahan di Malang Jawa Timur, sebagai pendidikan lanjutan bagi lulusan APDN. Keptusan Presiden tersebut diperkuat oleh Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 1967. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1972 tanggal 30 Juni 1972 tentang Pemindahan Tempat Kedudukan IIP dari Malang ke Jakarta. Untuk melengkapi landasan yuridis formal dalam pelaksanaan pendidikannya, diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nompor 18 tahun 1973 tanggal 15 Maret 1973 tentang Statuta IIP.

Pada tahun 1990 ke 22 APDN yang tersebar di seluruh Indonesia diintegrasikan menjadi APDN Nasional yang berpusat di Jatinangor Sumedang Jawa Barat. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992, status APDN Nasional ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dengan tamatan berkualifikasi Diploma III (D-III) dan untuk kelanjutan pendidikan para kader pemerintahan mereka setelah bekerja mengabdi selama 2 (dua) tahun kemudian meneruskan ke IIP guna meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.

Pada tahun 1998 bergulir era reformasi dengan dikembangkannya STPDN dalam Program Diploma IV (D-IV) dan program Strata 2 (S2) sehingga lulusan STPDN tidak perlu melanjutkan S1 ke IIP lagi.

Pada Tahun 2004 keluar Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2004 Tentang Penggabungan STPDN kedalam IIP dan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

Pokok Bahasan IV         :  TEORI TENTANG KEKUASAAN NEGARA

Sub Pokok Bahasan IV  :  1.  Filsafat Kekuasaan (Berdasarkan Pendekatan Politik)

2.  Bentuk Negara (Klasifikasi Negara)

3.  Tujuan Negara:

a. Hakekat Negara

b. Teori Tentang Tujuan Negara

 

Ad. 4.1. Filsafat Kekuasaan (Berdasarkan Pendekatan Politik)

Organisasi amat perlu untuk melaksanakan dan mempertahankan peraturan-peraturan hidup agar dapat berjalan dengan tertib, organisasi yang mempunyai kekuasaan ialah NEGARA.

Ada beberapa teori tentang terjadinya atau timbulnya suatu Negara, adalah:

a.   Teori Kenyataan: timbulnya suatu Negara adalah soal kenyataan.

Apabila pada suatu ketika telah terpenuhi unsur-unsur Negara (yaitu, daerah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat) maka pada saat itu juga negara itu  sudah menjadi kenyataan.

b.   Teori Ketuhanan: timbulnya Negara adalah atas kehendak Tuhan.

Segala sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak memperkenankannya.

Kalimat berikut menunjukkan kearah teori ini :”Atas berkat rakhmat Tuhan Yang Mahakuasa………” “By the grace of God………….”

c.   Teori Perjanjian: Negara timbul karena perjanjian yang diadakan antara orang-orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan.

Perjanjian ini disebut perjanjian masyarakat (Contract Social menurut ajaran Rousseau). Dapat pula terjadi perjanjian antara pemerintah dari Negara penjajah dengan rakyat daerah jajahan, seperti misalnya : Kemerdekaan Filipina pada tahun 1946 dan India pada tahun 1947.

d.   Teori Penaklukan: Negara timbul karena serombongan manusia menaklukan daerah dari rombongan manusia lain. Agar daerah/rombongan itu tetap dapat dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi berupa Negara.

 

Selain itu, suatu Negara dapat pula terjadi disebabkan karena hal-hal sbb:

1)     Pemberontakan terhadap Negara lain yang menjajahnya;

2)     Peleburan (fusi) antara beberapa Negara menjadi satu Negara baru;

3)     Suatu daerah yang  belum ada rakyatnya/pemerintahannya diduduki/dikuasai oleh bangsa/Negara lain, misal Liberia;

4)     Suatu daerah tertentu melepaskan diri dari yang tadinya menguasainya dan menyatakan diri sebagai suatu Negara baru, contoh: Proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

 

Ad. 4.2. Bentuk Negara (Klasifikasi Negara)

Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk Negara yang terpenting ialah Negara Kesatuan (Unitarisme) dan Negara Serikat (Federasi).

a.      Negara Kesatuan ialah suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, diseluruh Negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah.

Negara Kesatuan dapat pula berbentuk:

1)   Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi yang segala sesuatu dalam Negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya.

2)  Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumahtangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah swatantra.

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat(1), dinyatakan  bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

 

b.   Negara Serikat (federasi) ialah suatu Negara yang merupakan gabungan dari beberapa Negara, yang menjadi Negara-negara bagian dari Negara serikat itu. Negara-negara bagian itu asal mulanya adalah suatu Negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri

 

Ada lagi bentuk negera-negara yang berbentuk kenegaraan, seperti :

a)     Negara Dominion. Bentuk Negara semacam ini khusus terdapat dalam lingkungan Negara Kerajaan Inggris, Negara Dominion ini ialah suatu Negara yang tadinya daerah jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, kemudian mengakui Raja Inggris sebagai rajanya, sebagai lambang persatuan mereka.

b)     Negara Protektorat. Suatu Negara yang berada dibawah lindungan(to protect=melindungi) Negara lain.

c)      Negara Uni. Dua atau lebih Negara yang masing-masing merdeka dan berdaulat tetapi mempunyai satu kepala Negara yang sama.

 

Apabila Negara-negara itu mempunyai alat kelengkapan bersama yang mengurus kepentingan bersama yang telah ditentukan lebih dahulu maka terdapatlah yang disebut Uni Riil, dan apabila hanya kepala Negara saja yang sama, maka kita berhadapan dengan yang dinamakan Uni Personil.     

 

Ad. 4.3. Tujuan Negara

a. Hakekat Negara

Pada hakekatnya dapatlah dikatakan suatu Negara itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1)     Harus ada wilayahnya;

2)     Harus ada rakyatnya;

3)     Harus ada pemerintahannya, yang berkuasa terhadap seluruh daerah dan rakyatnya;

4)     Harus ada tujuannya (menurut Prof. Mr. Muh. Yamin)

b. Teori Tentang Tujuan Negara

Tujuan suatu negara bermacam-macam, antara lain:

1)     Untuk memperluas kekuasaan semata-mata;

2)     Untuk menyelenggarakan ketertiban hukum;

3)     Untuk mencapai kesejahteraan umum.

 

Mengenai Teori Tujuan Negara terdapat berbagai ajaran, antara lain adalah:

a)     Ajaran Plato: Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial.

b)     Ajaran Negara Kekuasaan: Penganjur ajaran ini antara lain adalah Machiavelli dan Shang Yang. Negara bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata dan arena itu disebut Negara Kekuasaan.

c)      Ajaran Teokratis (Kedaulatan Tuhan): Tujuan Negara ini untuk mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tenteram dengan taat kepada dan dibawah pimpinan Tuhan. Pemimpin Negara menjalankan kekuasaan hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya (Thomas Aquinas, Augustinus, dsb.)

d)     Ajaran Negara Polisi: Negara bertujuan mengatur semata-mata keamanan dan ketertiban dalam Negara (Kant).

e)     Ajaran Negara Hukum: Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum (Krabbe).

f)       Negara Kesejahteraan (Welfare State= Social Sevice State): tujuan Negara ini ialah mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, Negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Negara itu.

 

 

 

 

Pokok Bahasan V          :  PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA

Sub Pokok Bahasan V   :  1.  Teori Eka Praja, Dwi Praja, Tri Praja, Catur Praja dsb.

2.  Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

3.  Pembagian Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia

 

Kekuasaan itu dapat dipusatkan ataupun dibagi – bagi oleh pemegang kekuasaan itu sendiri, tetapi para akhli pemerintahan mencoba mengusulkan pendapat untuk membagi ataupun memisahkan kekuasaan, walaupun pada prinsipnya tidak pernah secara keseluruhan diikuti oleh para birokrat.

Pendapat – pendapat tersebut dapat digolongkan serta diberi istilah sebagai berikut: Teori Eka Praja, Dwi Praja, Tri Praja, Catur Praja, dsb.

 

Ad. 5.1.  Teori Eka Praja, Dwi Praja, Tri Praja, Catur Praja dsb.

Eka Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh suatu badan. Bentuk ini sudah tentu dictator (authokrasi) karena tidak ada balance (tandingan) dalam era pemerintahannya. Jadi yang ada hanya pihak eksekutif saja, dan bisa muncul pada suatu kerajaan absolut atau pemerintahan fasisme.

 

Dwi Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh dua badan. Bentuk ini oleh Frank J. Goodnow dikatagorikan sebagai lembaga administratif (u nsur penyelenggara pemerintahan) dan lembaga politik (unsur pengatur undang-undang).

 

Tri Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh tiga badan. Bentuk ini banyak diusulkan oleh para pakar yang menginginkan demokrasi murni, yaitu dengan pemisahan atas lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif.

Tokohnya Montesquieu dan John Locke serta yang agak identik Gabriel Almond.

Catur Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh empat badan. Bentuk ini baik apabila benar-benar dijalankan dengan konsekuen, bila tidak akan tampak kemubaziran. Van Vollenhoven pernah mengkatagorikan bentuk ini menjadi regeling, bestuur, politie, dan rechtspraak.

 

Panca Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh lima badan. Bentuk ini sekarang dianut oleh Indonesia karena walaupun dalam hitungan tampak lima badan yaitu konsultatif, eksekutif, legislatif, yudikatif, inspektif  dan konsultatif, namun dalam kenyataanya konsultatif (MPR) anggota-anggotanya terdiri dari anggota legislatif, bahkan ketuanya pada masa orde baru dipegang oleh satu orang.  

 

Ad. 5.2. Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

Menurut Montesquieu (1689 – 1755) dalam bukunya L’Esprit des lois (Jiwa undang-undang) dan oleh Immanuel Kant teori ini diistilahkan dengan nama Trias Politica, yaitu:

1.   Kekuasaan Legislatif, yaitu pembuat undang-undang.

Lembaga legislatif adalah lembaga yang ditetapkan membuat peraturan perundang-undangan tetapi berbeda bentuknya pada masing-masing Negara.

Di Indonesia disebut dengan DPR-RI ditingkat pusat, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat pemerintahan daerah.

2.   Kekuasaan Eksekutif, yaitu pelaksana undang-undang

Lembaga eksekutif adalah lembaga yang ditetapkan menjadi pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak legislatif.

Eksekutif berasal dari kata eksekusi (execution) yang berarti pelaksana. Di Indonesia eksekutif adalah pemerintah dalam arti sempit dan presiden memegang kekuasaan pemerintahan.

3.   Kekuasaan Yudikatif, yaitu yang mengadili (badan peradilan).

Lembaga yudikatif adalah lembaga peradilan, yang memiliki kekuasaan kehakiman. Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA)

 

Ad. 5.3. Pembagian Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia

Menurut Undang-undang Dasar NKRI tahun 1945 di Indonesia tidak terdapat pemisahan kekuasaan yang drastis (separation of power), melainkan hanya pembagian kekuasaan (distribution of power), sehingga dengan demikian antara lembaga kekuasaan masih ada hubungan (terutama Presiden RI memiliki kewenangan lain diluar eksekutif, hal ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembagian Kekuasaan (Distribution Of Power) di Indonesia, yaitu:

 1.       Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memegang kekuasaan konstitutif.

 2.       Presiden, memegang kekuasaan eksekutif.

 3.       Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan legislatif.

 4.       Mahkamah Agung (MA) memegang kekuasaan yudikatif.

 5.       Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memegang kekuasaan inspektif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

 

Pokok Bahasan VI         : LEGITIMASI KEKUASAAN DALAM PEMERINTAHAN

Sub Pokok Bahasan VI  : 1. Sumber-sumber Kekuasaan

2.  Teori-teori tentang Pemegang Kekuasaan

 

Secara etimologis legitimasi berasal dari bahasa latin “Lex“ yang berarti “Hukum “.

Kata legitimasi identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, legal dan legitim.

Sesuatu yang tidak legal (biasanya disebut dengan istilah ilegal) dianggap diluar peraturan yang syah, kendati peraturan itu sendiri bisa diciptakan oleh pembuatnya, kecuali hukum Allah (Sunatullah atau syariah) yang sudah terpatri.

Legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan perbuatan dengan hukum yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etis, adat istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara syah.

Dalam legitimasi kekuasaan, bila seorang pimpinan menduduki jabatan dan memiliki kekuasaan secara legitimasi (legitimate power) adalah bila yang bersangkutan mengalami pengangkatan, sehingga dengan demikian yang bersangkutan dianggap absah memangku jabatannya dan menjalankan kekuasaannya.

 

Ad. 1.  Sumber-sumber Kekuasaan

Ada beberapa yang perlu diketahui, mengapa seseorang atau sekelompok orang memiliki kekuasaan, yaitu sebagai berikut:

1)  Legitimate Power

Legitimate berarti pengangkatan, jadi Legitimate Power adalah memperoleh kekuasaan melalui pengangkatan.

Contoh seorang camat, bagaimanapun lemahnya pribadi seorang camat tapi apabila Surat Keputusan (SK) telah diterbitkan untuk pengangkatan dirinya maka yang bersangkutan memiliki kekuasaan di wilayah kecamatannya.

 

2)  Coersive Power

Coersive berarti kekerasan, jadi Coersive Power adalah memperoleh kekuasaan melalui cara kekerasan, bahkan mungkin bersifat perebutan atau perampasan bersenjata yang sudah barang tentu diluar jalur konstitusional, hal ini lazim disebut dengan istilah kudeta (Coup d’etat).

 

3)  Expert Power

Expert berarti keahlian, jadi Expert Power adalah memperoleh kekuasaan melalui keahlian seseorang, maksudnya pihak yang mengambil kekuasaan memang memiliki keahlian seperti ini dan berlaku di Negara demokrasi karena sistem kepegawaiannya dalam memilih pegawai memakai merit sistem. Motto yang paling tepat untuk pengisian formasi dalam perencanaan kepegawaian adalah “ the right man on the right place” atau dikenal  dengan “menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sebenarnya tepat”

Contoh: Penempatan dokter sebagai Kepala Rumah Sakit;

Penempatan insinyur pada jabatan teknis Dinas Pekerjaan Umum;

Penempatan lulusan IPDN sebagai camat atau lurah.

 

4)  Reward Power

Reward berarti pemberian, jadi Reward Power adalah memperoleh kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena berbagai pemberian.

Contoh bagaimana orang-orang kaya dapat memerintah orang-orang miskin untuk bekerja dengan patuh. Orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut hanya karena mengharapkan dan perlu sejumlah uang pembayaran (gaji).

Oleh karena itu salah satu faktor untuk memegang  suatu tampuk kekuasaan harus orang kaya/orang berada/beruang.

 

5)  Reverent Power

Reverent berarti daya tarik, Jadi Reverent Power adalah perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang. Artinya daya tarik seperti seperti postur tubh, wajah yang rupawan dan penampilan serta pakaian yang necis/perlente dapat menentukan dalam mengambil perhatian orang lain, dalam usaha menjadi pimpinan/kepala.

 

Ad. 2.  Teori-teori tentang Pemegang Kekuasaan

Disebut juga teori kedaulatan Negara, setelah asal usul Negara itu jelas, maka orang-orang tertentu didaulat menjadi penguasa (pemerintah) sehingga dikenal teori-teori terbentuknya kedaulatan, sebagai berikut:

1)  Teori Kedaulatan Tuhan

yaitu kepala Negara dianggap anak Tuhan, sehingga tidak ada kemungkinan untuk membantahnya.

 

2)  Teori Kedaulatan Rakyat

Yaitu kepala Negara dipilih dari rakyat karena rakyatlah yang merupakan kedaulatan tertinggi.

 

3)  Teori Kedaulatan Negara

Yaitu segalanya demi Negara, karena Negara yang menurut kodratnya mempunyai kekuasaan mutlak.

 

4)  Teori Kedaulatan Hukum

Yaitu segalanya berdasarkan hukum, karena yang berdaulat adalah hukum, kekuasaan diperoleh melalui hukum.

 

Herodotus membagi penguasaan tersebut, sebagai berikut:

1)  Monarki, yaitu penguasaan oleh satu orang;

2)  Oligarki, yaitu penguasaan oleh sekelompok orang-orang;

3)  Demokrasi, yaitu penguasaan oleh rakyat banyak.

 

Plato (427-347 SM) menganggap bahwa bentuk tersebut diatas adalah bentuk baiknya, sedangkan bentuk buruknya adalah sebagai berikut:

1)  Tirani, yaitu penguasaan oleh satu orang secara buruk;

2)  Aristokrasi, yaitu penguasaan oleh sekelompok orang secara buruk;

3)  Mobokrasi, yaitu penguasaan oleh orang banyak secara buruk.

 

Menurut muridnya Plato, yaitu Aristoteles (384-322 SM), mengemukakan bentuk penguasaan pemerintahan yang sama seperti gurunya, tetapi menyebut Mobokrasi dengan istilah Okhlorasi, secara lengkap beliau mengemukakan sbb:

1)  Tirani, yaitu penguasaan oleh satu orang secara buruk;

2)  Aristokrasi, yaitu penguasaan oleh sekelompok orang secara buruk;

3)  Okhlorasi, yaitu penguasaan oleh banyak orang secara buruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

 

Pokok Bahasan VII        : DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN

Sub Pokok Bahasan VII : 1. Prinsip Demokrasi

2.  Demokrasi Langsung dan Perwakilan

3. Partisipasi Rakyat dalam Pemerintahan

 

Demokrasi secara etimologis berasal dari kata “Demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, “Cratein” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.

Jadi “Demos-Cratein” atau demokrasi adalah keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.

Pendemokrasian berbeda pada berbagai Negara, tergantung bagaimana Negara tersebut memberikan keluasan hak dan kewajiban kepada rakyatnya dalam hal pemerintahan. Misalnya kepentingan masyarakat tersalurkan lewat Senat, Partai Politik dan Parlemen, dari keadaan inilah terbentuk dan timbul perbedaan pendemokrasian tersebut diatas pada masing-masing Negara.

 

Ad. 7.1. Prinsip Demokrasi

Secara umum prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut :

a.   Adanya pembagian kekuasaan;

b.   Adanya Pemilihan Umum yang bebas;

c.   Adanya manajemen yang terbuka;

d.   Adanya kebebasan individu;

e.   Adanya peradilan yang bebas;

f.    Adanya pengakuan hak minoritas;

g.   Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum;

h.   Adanya pers yang bebas;

i.     Adanya beberapa partai politik;

j.     Adanya musyawarah;

k.   Adanya persetujuan;

l.     Adanya pemerintahan yang konstitusional;

m. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian;

n.   Adanya pengawasan terhadap administrasi Negara;

o.   Adanya perlindungan hak asasi;

p.   Adanya pemerintahan yang mayoritas;

q.   Adanya persaingan keahlian;

r.    Adanya mekanisme politik;

s.   Adanya kebebasan kebijaksanaan Negara;

t.    Adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.

 

Ad. 7.2. Demokrasi Langsung dan Perwakilan

Demokrasi langsung terjadi bilamana untuk mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat pada suatu Negara, setiap warga Negara dari Negara tersebut boleh menyampaikan langsung tentang hal ikhwal persoalan dan pendapatnya kepada pihak eksekutif, jadi adanya parlemen hampir tidak diperlukan.

Pemilihan Umum hanya diadakan untuk pemilihan lembaga eksekutif, sedangkan fungsi legislatif yang dimaksudkan sebagai lembaga pengawasan jalannya pemerintahan,rakyat langsung mengontrol tetapi kemudian karena rakyat disibukan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari- hari, maka diperlukan lembaga khusus semacam parlemen dan masing-masing senat. Untuk pemilihan anggota-anggotanya tentu lebih tepat dilaksanakan secara langsung.

Dalam pemilihan umum langsung ini, umumnya langsung pula berhubungan antara yang dipilih dengan yang memilih. Sebagai contoh para calon anggota eksekutif beserta keluarganya langsung berhadapan dengan pengagumnya, berkomentar tentang program rencana kerjanya dan pemilih (rakyat) menilai orang (person) atau individu tersebut.

 

Hal ini pada gilirannya nanti akan menjadi semacam pemilihan umum yang memakai sistem distrik, yaitu pemilihan umum yang dilaksanakan perlokasi daerah pemilihan, yaitu tidak membedakan jumlah penduduk tetapi memperhatikan tempat yang sudah ditentukan, karena masing-masing person tersebut terkenal pada daerah kelahirannya atau tempat dimana yang bersangkutan dibesarkan, maka seorang senator mewakili daerahnya masing-masing, jadi resikonya ada kemungkinan akan banyak jumlah suara yang terbuang oleh sebab masing-masing daerah pemilihan berbeda jumlah penduduknya.

Sebaliknya dampak positifnya yang dapat diperoleh, yaitu wakil yang akan dipilih adalah orangnya datang langsung ke lokasi, bahkan orang tersebut memang berasal dari lokasi tersebut, ini dikenal dengan personen stelsel.

Biasanya untuk satu daerah pemilihan (distrik) hanya untuk satu wakil (Single member constituency), namun tidak menutup kemungkinan untuk lebih dari itu.

Dapat saja Demokrasi Langsung ini memakai sistem lain yaitu proporsional, tetapi tentu saja sumbang karena memakai berbagai lambang, kendati para pemilih menginginkan berhadapan langsung dengan orang yang akan dipilih dan akan mewakilinya dalam parlemen nanti.

 

Demokrasi Perwakilan 

Demokrasi perwakilan terjadi bilamana untuk mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat pada suatu Negara, diperlukan adanya semacam lembaga legislatif (parlemen atau senat), karena masyarakat yang begitu banyak di suatu Negara tidak mungkin seluruhnya duduk di lembaga tersebut.

Lembaga inilah semasa jabatannya diwajibkan mencari data permasalahan dan berbagai keluhan masyarakat dalam hal ikhwal pemerintahan Negara, dan mereka dilengkapi berbagai hak seperti hak menyelidiki, hak berpendapat dan hak mengawasi.

 

Untuk memilih anggota parlemen ini diadakan pemilihan umum, pemilihan umum tersebut  dapat bersistem distrik atau bersistem proporsional, jadi dalam pemilihan umumnya rakyat tidak langsung memilih calon pemimpinnya tetapi melalui perwakilan terlebih dahulu.

Sebagai contoh untuk memilih Presiden RI rakyat tidak langsung memilih tetapi melalui perwakilan, yaitu rakyat pertama memilih wakilnya di DPR kemudian setelah DPR ditambah dengan utusan daerah menjadi MPR, MPR inilah kemudian yang memilih Presiden.

Walaupun demokrasi perwakilan ini dapat pula mempergunakan sistem Pemilihan Umum dengan cara distrik, tetapi pada umumnya lebih tepat apabila dilaksanakan dengan sistem Proporsional.

Sistem Proporsional ini memperhatikan jumlah penduduk pemilih dalam pemilihan umum, misalnya dalam setiap 40.000 penduduk, pemilih memperoleh  satu wakil (suara berimbang) atau satu kursi di parlemen.

Sedangkan yang dipilih adalah sekelompok orang yang diajukan kontestan pemilihan umum (multi member constituency) yang dikenal lewat tanda gambar (lijsten stelsel), sehingga risikonya antara wakil dan pemilih menjadi kurang akrab.

Positifnya cara ini adalah sisa suara dapat digabung secara nasional untuk kursi tambahan, dengan demikian partai kecil sekalipun dapat dihargai tanpa harus beraliansi, karena suara pemilih dalam sistem ini dihargai.

 

Ad. 7.3. Partisipasi Rakyat dalam Pemerintahan

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

 

 

 

Sedangkan Partisipasi Politik didefinisikan sebagai berikut:

Kegiatan warga Negara preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah (Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson).

Namun demikian didapati tingkatan hierarkhi partisipasi politik yang berbeda dari suatu sistem politik dengan yang lain, tetapi partisipasi pada suatu tingkatan hierarkhi tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada suatu tingkatan yang lebih tinggi.

Disamping itu pentingnya partisipasi berbeda-beda dalam suatu sistem politik dengan sistem politik lain, lagi pula berbeda dalam suatu sistem dalam waktunya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

 

Pokok Bahasan VIII          : BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN

Sub Pokok Bahasan VIII   : 1.   Pemerintahan Parlementer, Presidensial;

2.  Pemerintahan Qualisi (campuran).

 

Tidak satupun bentuk sistem pemerintahan suatu Negara yang benar-benar sama dengan sistem pemerintahan Negara lain, pengelompokan bentuk sistem pemerintahan itu tidak lain untuk lebih jauh melihat perbedaan dan kesamaan dari berbagai bentuk sistem pemerintahan, dengan mengetahui tolok ukur pertanggungjawaban pemerintah suatu Negara terhadap rakyat yang diurusnya.

 

Ad. 8.1. Pemerintahan Parlementer, Presidensial

Sistem Pemerintahan Parlementer

Dalam sistem ini dilakukan pengawasan terhadap eksekutif oleh legislatif, jadi kekuasaan parlemen yang besar dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat, maka pengawasan atas jalannya pemerintahan dilakukan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parle men, dengan begitu Dewan Menteri (kabinet) bersama Perdana Menteri (PM) bertanggungjawab kepada Parlemen (Legislatif). Dapat dijadikan contoh untuk sistem ini adalah Kerajaan Inggris, karena Raja atau Ratu hanya sebagai Kepala Negara saja, sedangkan yang menyelenggarakan pemerintahan adalah Perdana Menteri bersama kabinetnya.

Keadaan dimana lembaga eksekutif bertanggungjawab kepada lembaga legislatif seperti ini dapat membuat lembaga eksekutif tersebut dijatuhkan oleh lembaga legislatif melalui mosi tidak percayanya, tetapi karena PM Inggris kuat kedudukannya dalam arti memimpin partai yang dominan, maka sulit dijatuhkan oleh parlemen. Andaikata posisi dominan itu tidak dimiliki, maka akan terjadi jatuhnya PM dalam waktu yang relatif singkat, sehingga berakibat pada pembangunan ekonomi.

Sebenarnya dalam sistem ini, bila PM mempunyai posisi dominan, dapat saja ia bersama kabinetnya menggeser kedudukan raja atau ratu, yang selama ini hanya memimpin secara seremonial. Tetapi hal ini sulit terjadi di Inggris karena raja bagi mereka merupakan lambang persatuan dan sejak jaman nenek moyangnya dibanggakan sebagai identitas bangsa.  

	RAJA/KAISAR RATU/PRESIDEN (KEPALA NEGARA) Tugas-tugas seremonial

 

 

 

 

Mosi Tidak                                                     Laporan Percaya                                                 PERTANGGUNG-                                                                    JAWABAN LEGISLATIF (PARTAI-PARTAI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKULASI KEPENTINGAN

PEMILU PEMILU

 

	R    A    K    Y    A    T

 

 

Gambar: Sistem Pemerintahan Parlementer

 

 

 

 

 

Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam sistem ini Presiden memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain kepala Negara juga sebagai Kepala Pemerintahan yang mengetuai Kabinet (Dewan Menteri). Oleh karena itu agar tidak menjurus kepada diktatorisme, maka diperlukan Check and balances, antara lembaga tinggi Negara inilah yang disebut checking power with power.

Contoh untuk sistem ini adalah Negara Amerika Serikat (United States of America). Jadi menteri-menteri bertanggungjawab kepada Presiden karena Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Untuk mengatasi kekakuan pemerintahan, maka lembaga legislatif (Parlemen) benar-benar diberi hak protes seperti hak untuk menolak atau menerima rancangan undang-undang, menolak atau menerima baik perjanjian atau pernyataan perang terhadap Negara lain, dan lain-lain.

Dengan demikian terlepas dari bentuk Negara Amerika Serikat ini Republik

PRESIDEN KEPALA NEGARA KEPALA PEMERINTAHAN (EKSEKUTIF)

Serikat, namun sistem pemerintahannya adalah presidensil.

	LEGISLATIF PARLEMEN/DEWAN SENAT/BADAN PERWAKILAN PARTAI-PARTAI

 

PELANTIKAN                     PERTANGGUNG- PEMBERHENTIAN                 JAWABAN            MENTERI    MENTERI   MENTERI   MENTERI          (KABINET)

                                                                        

                                               

 

 

 

 

 

                                                              Checking power with power

(Separation of power)

 

ARTIKULASI                            PEMILU                                 PERINTAH                               PEMILU

KEPENTINGAN                       PEMILU                                 PERINTAH                               PEMILU

	R    A    K    Y    A    T  ( M A S Y A R A K A T   B A N Y A K )

 

 

Gambar: Sistem Pemerintahan Presidensil

Ad. 8.2. Pemerintahan Qualisi (campuran)

Dalam sistem ini diusahakan hal-hal yang terbaik dari sistem Pemerintahan Parlementer dan sistem Pemerintahan Presidensil. Sistem ini terbentuk dari sejarah perjalanan pemerintahan suatu Negara.

Pemerintahan Qualisi ini, selain memiliki Presiden sebagai Kepala Negara, juga memiliki Perdana Menteri (PM) sebagai Kepala Pemerintahan, untuk memimpin cabinet yang bertanggungjawab kepada Parlemen.

Bila Presiden tidak diberi posisi dominan  dalam sistem pemerintahan ini, Presiden tidak lebih sekedar lambang dalam pemerintahan dan kabinet goyah kedudukannya. Untuk itu di Perancis pada orde barunya ini, mengubah konstitusi negaranya sedemikian rupa sehingga Presiden ini tidak dijatuhkan oleh Parlemen bahkan presiden dapat membubarkan Parlemen.

Hal ini pernah terjadi di Indonesia, pada waktu memakai UUDS 1950. Yang menjadi persoalan adalah apakah Wakil Presiden dapat diberikan posisi dominan sebagaimana layaknya Presiden, jika tidak maka Wakil Presiden  akan tidak berdayaguna dan berhasil guna.

Itulah salah satu sebab keretakan antara Presiden Ir. Soekarno dengan Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta pada awal perpecahan Dwi Tunggal tersebut.

Jadi Republik Perancis memang dapat dijadikan contoh untuk Sistem Pemerintahan Campuran ini. Gambar berikut ini dapat memperjelas keterangan tersebut diatas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Sistem Pemerintahan Campuran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

 

Pokok Bahasan VIII          : BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN

Sub Pokok Bahasan VIII   : 1.   Pemerintahan Parlementer, Presidensial;

2.  Pemerintahan Qualisi (campuran).